PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi II DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir M.Si mengatakan memang di tingkat puskesmas dimanapun dia puskesmas di Parepare tidak akan melayani masyarakat yang akan berobat yang tidak ditanggung atau tidak masuk dalam BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan. Hal tersebut di sampaikan H. Kaharuddin Kadir saat di hubungi tim liputan jelajah kota Radio mesra Kamis (11/08/22)
“Jadi bagi masyarakat yang datang berobat hanya bermodalkan KTP dan KK itu dimasukkan dalam pasien umum walaupun memang tidak seberapa besar. Karena APBD yang kita siapkan untuk non BPJS itu hanya ada di titip di rumah sakit umum Andi Makkasau. Dulu pernah kita pernah titip di dinas kesehatan melalui puskesmas tapi ini menjadi temuan BPK itu tidak dibolehkan sehingga itu dianggarkan dan dititip di rumah sakit.” Kata H. Kaharuddin.
Lanjut Politisi Golkar ini, jumlah tahun ini kurang lebih 900 juta, Beberapa hari sebelumnya DPRD Parepare melaksanakan rapat bersama BPJS serta Forum pemangku kepentingan. Lanjut Kahar untuk keseluruhan diparepare untuk mencapai target UHC 95% cakupan layanan masih membutuhkan anggaran kurang lebih 1,9 M karena memang jumlah masyarakat parepare yang belum terdata dalam BPJS itu kurang lebih 18.789
“Kalau 18.789 ini untuk mencapai 90% maka kalau cakupan kita sudah 95% artinya kita harus menyiapkan anggaran sebesar 1,9 M maka bagi masyarakat yang belum terdata di BPJS apabila dia berobat di Puskesmas maka hari itu didaftar maka hari itu juga langsung aktif, itulah kemudahan pelayanan kalau sudah mencapai UHC 90%. Inilah yang dibicarakan tadi dalam rapat forum pemangku kepentingan utama ini sehingga rekomendasinya kita meminta kepada Pemda melalui dinas kesehatan untuk menyiapkan anggaran sebesar 1,9 M supaya masyarakat kita ini tidak lagi kesulitan dalam berobat. Kalau pun tidak terdata kalaupun hari ini didata langsung itu langsung aktif kartunya. Memang target pemerintah tahun ini 95% untuk standar UHC tahun 2023 itu naik lagi 97%, 2024 98%. skemanya kami lihat kalau pemerintah mau cakupan layanan 100% memang dibutuhkan anggaran kurang lebih 2,7 M. Inilah yang kami bahas nanti dalam pembahasan APBD perubahan, kita berharap bahwa ada keinginan baik dari pemerintah daerah menambahkan anggaran di dinas kesehatan khusus untuk 90% saja dulu kurang lebih 1,9 Saja. Kalau ini sudah teranggarkan maka persoalan keluhan masyarakat sudah tidak ada.” Jelas Kahar
