Kamis, Desember 1, 2022

Wakil Ketua DPRD Nilai Interplasi Tidak Perlu

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wacana Hak interplasi di tanggapi Wakil ketua DPRD kota Parepare M. Rahmat Sjamsu Alam SH. Menurut Politisi Demokrat ini pada tim liputan Jelajah kota Radio Mesra Jumat (13/05/22) hak interpelasi ini hak yang melekat pada setiap anggota DPRD sebagaimana diatur dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 106 ayat 2 dimana berbunyi bahwa hak interpelasi adalah hak bagi anggota DPRD untuk meminta penjelasan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah.

“Terkait Dengan adanya penggunaan hak interpelasi. Jadi sebetulnya hak interpelasi ini hak yang melekat pada setiap anggota DPRD sebagaimana diatur dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 106 ayat 2. Dimana berbunyi bahwa, hak interpelasi adalah hak bagi anggota DPRD untuk meminta penjelasan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis. ada kebijakan pemda penting dan strategis yang berdampak luas. Dampak Luas ini perlu dicermati berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.” Kata Rahmat.

Lanjut Anggota Legislatif Dapil ujung ini, oleh karena interpelasi ini punya makna tersendiri sehingga tidak semua kebijakan-kebijakan itu harus diinterpelasi karena kalau semua seharusnya interpelasi bisa saja setiap anggota DPRD setiap bulan, setiap minggu Ada lagi satu masalah yang harus interpelasi lagi.

“Tidak begitu karena sebetulnya menyelesaikan masalah atau meminta penjelasan di DPRD itu banyak mekanisme yang ada di DPRD yang lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Contohnya pada awalnya saya meminta kepada ketua komisi tiga untuk memanggil SKPD terkait untuk meminta penjelasan. Namun teman-teman juga meminta bisa melalui banggar jadi banyak opsi sebetulnya untuk meminta penjelasan kepada pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang butuh penjelasan kepada DPRD. Maka sebetulnya kelas ini terlalu mudah. Karena cukup lima, orang dua fraksi yang berbeda sebagaimana diatur dalam tatib DPRD pasal 90 maka interpelasi sudah bisa jalan.” Jelas Rahmat.

Sosok yang di kenal mudah di temui ini, menambahkan Esensi dari pada hak interpelasi terkait dengan TPP menurutnya itu tidak masuk dalam Esensi, cukup lewat badan anggaran cukup lewat alat-alat kelengkapan lain seperti komisi sudah bisa meminta penjelasan kepada pemerintah daerah.

“Yang seperti kami lakukan hari Senin. Senin langsung kita panggil Pak sekda datang, kemudian Kabag keuangannya datang, inspektorat datang, BKPSDM yang datang, kemudian Kabag hukumnya, semua kita panggil data memberikan penjelasan terkait dengan TTP dan itu clear tetap akan dibayarkan namun demikian harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada sedikit terkait dengan nilainya kemudian terkait dengan apa apa itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi komitmen tetap akan melakukan pembayaran. Jadi hak interpelasi juga itu sebetulnya itu prosesnya panjang prosesnya panjang yang pertama harus ada 5 anggota DPRD yang bertanda tangan ini menjalankan dulu tanda tangan, membuat format setelah itu di dua fraksi yang berbeda artinya kalau sudah dua orang di dalamnya sudah bisa mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPRD dulu setelah pimpinan DPRD pimpinan DPRD untuk dibawa ke bamus kemudian pihak bamus lagi prosesnya panjang. Setelah rapat Bamus menjadi awal rapat paripurna minta dulu penjelasan setiap hak interpelasi.” Tutup Rahmat

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
3,590PengikutMengikuti
20,300PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

  • https://radiomesra.com:8183/mesra
  • Radio Mesra Parepare