Kamis, Desember 1, 2022

Pemberian TPP Tergantung Kemampuan Keuangan Daerah

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil Ketua DPRD kota Parepare M. Rahmat Sjamsul Alam mengungkapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) semua tergantung Kemampuan keuangan Daerah. Hal tersebut di sampaikan Rahmat Saat di hubungi tim liputan Jelajah kota Kamis (12/05/22).

“Kalau kita kembali kepada TPP sebetulnya kalau bicara TPP kita bicara PP 12 tahun 2019 tentang keuangan daerah. Dimana di pasal 58 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD. Karena kata dapat dan atas persetujuan kemampuan daerah, maka sangat ini bukan kebijakan penting dan strategis. Karena ini kecuali dia melanggar ada pelanggaran ada kebijakan yang dilanggar itu saya yakin itu bisa masuk dalam interpelasi.” Jelas Rahmat.

Lanjut Aleg Dapil ujung ini, jika ada kebijakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah maka TPP ini bisa ditunda bisa dipotong. Contohnya tiba-tiba pendapatan daerah di triwulan pertama karena tidak tercapai atau juga tidak sesuai dengan harapan dana bagi hasil provinsi bila tidak masuk sesuai dengan harapan maka bisa dilakukan penundaan ataukah ada defisit.

“Seperti di daerah Palembang karena defisit dilakukan pemotongan TPP. Pemotongan itu sesuai dengan kemampuan ada 50% pemotongan ada 30% dan sebagainya karena pada intinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tetapi kami berdasarkan penjelasan pemerintah daerah melalui Sekda, Kepala badan keuangan, inspektorat BKPSDM dan seterusnya. di rapat banggar itu dengar pendapat dapat banggar maka Sudah jelas kan tidak ada pemotongan cuma ada penundaan pembayaran penundaan.” Ungkap Rahmat

Rahmat menambahkan penundaan pembayaran ini karena lakukan penyesuaian-penyesuaian dan ada tahapan yang harus diikuti tahapan-tahapannya.

“Alhamdulillah sebagian besar sudah selesai karena harus dikonsultasikan Menteri keuangan. Alhamdulillah sudah selesai tetapi aturan sekarang setiap kepala daerah dan DPRD sebelum menandatangani surat keputusan peraturan DPRD dan peraturan Kepala daerah itu harus di difasilitasi oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan selama 14 Hari. Ini juga yang harus dilewati dulu kepala daerah bisa langsung menandatangani semua keputusan termasuk DPRD bisa langsung tandatangani sekarang tidak. Harus melewati fasilitasi provinsi paling lama 14 Hari saat sambung selama 15.” Terang Rahmat

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
3,590PengikutMengikuti
20,300PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

  • https://radiomesra.com:8183/mesra
  • Radio Mesra Parepare