MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Menyikapi situasi yang berkembang selama ini dimana terdapat antrian BBM jenis Solar JBT (subsidi) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bergerak cepat menginisiasi penyelenggaraan rapat pengendalian BBM bersubsdi dengan mengundang beberapa instansi terkait dibawah Pemda Sulsel (Dinas ESDM selaku koordinator, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan), Polda Sulsel, dan Hiswana Migas DPC Makassar, Parepare dan Palopo Selasa (15/03/22).
Dalam rapat yang berlangsung terbatas di Hotel Mercure tersebut membahas tentang tupoksi masing-masing instansi dalam pengendalian penyaluran BBM bersubsidi, solusi untuk mengatasi penumpukan antrian mobil logistik dan komitmen bersama untuk menjalankan hasil pembahasan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Senior Spv Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk merefresh bahwa permasalahan ini tidak bisa di atasi oleh Pertamina sendiri. Dimana dalam Perpres 191/2014 Pertamina hanya bertindak sebagai distributor/operator yang menjalankan penyaluran BBM sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan regulasi menjadi kewenangan dari Pemda, dan pengawasan menjadi kewenangan bersama antara Pemda dan Kepolisian.
“Dari hasil pertemuan dihasilkan beberapa kesimpulan yang pertama tentang upaya pengendalian kuota dari penyaluran kan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan ada tindak lanjut dari dinas ESDM terkait dengan usulan penambahan kuota yang akan dirapatkan lebih lanjut terpisah dengan SKPD lainnya dan kabupaten kota. Berikutnya adalah kita sebetulnya kondisi antrian ini terjadi akibat bertemunya antara peningkatan konsumsi masyarakat setelah pelanggaran PPKN yang dihadapkan pada kondisi beberapa SPBU yang sudah over kuota pada tahun ini, itu pengaturan kuota SPBU sehingga harapan kami masyarakat juga bisa memakai atau menggunakan BBM secara bijak sesuai dengan keputusan dari BPH Migas nomor 4 tahun 2020 perihal pengisian kuota BBM bersubsidi, “ ujar Taufiq.
Kemudian lanjut Taufiq dari sisi pengendalian penyaluran, Pertamina dan Hiswana Migas berkomitmen menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah, dan menjaga agar kuota cukup sampai dengan akhir tahun.
Kabid Pengendalian Dinas ESDM Jamaluddin mengatakan bahwa Pihaknya sudah mendapatkan laporan realisasi dari Pertamina, hanya Mereka akan merinci kembali berapa tambahan kuota yang akan diusulkan.
“Harapan kami dari pemerintah provinsi masalah antrian di SPBU bisa teratasi diakui bahwa awal awal tahun ini aktivitas ekonomi sudah mulai membaik sehingga bisa jadi memang konsumsi cukup tinggi di satu sisi memang subsidi yang kuotanya terbatas berharap semua stakeholder bisa melakukan upaya pengawasan secara bersama-sama sehingga BBM subsidi ini lebih tepat sasaran kedepannya. Yang terpenting sekarang ini bagaimana mengupayakan baik dari Pertamina maupun pemerintah provinsi Sulawesi Selatan men-support Pertamina dalam rangka menormalkan kembali penyaluran BBM di SPBU SPBU sehingga tidak terjadi antrean lagi.” Kata Jamaluddin
Kasubdit Tipidter Direskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Arisandi mengatakan bahwa memang benar dengan pelonggaran kebijakan masyarakat ada peningkatan konsumsi, tetapi secara Kamtibmas.
“Semoga dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini kita berharap tidak ada lagi terjadi kelangkaan ataupun antrean di SPBU SPBU masyarakat bisa memakai penggunaan BBM subsidi dengan alokasi sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak terjadi penyimpangan alokasi kemudian dalam jangka menengah rekomendasi-rekomendasi juga kita bisa tertibkan bersama dari SKPD terkait pemberian rekomendasi pengambilan BBM di SPBU menggunakan jerigen dan juga pengawasan yang paling penting di SPBU sendiri untuk CCTV pengawas operator juga bisa bekerja sama dengan baik untuk mencegah potensi terjadinya kebocoran BBM subsidi,” tutur Arisandi.
Pertamina memastikan bahwa stok di Terminal BBM di Sulsel sangat melimpah. Rata-rata harian total stok di 3 Terminal BBM Makassar, Parepare dan Palopo untuk produk gasoil (solar) mencapai 20.000 kl. mereka menyalurkan ke SPBU sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Agar Solar Subsidi tetap masih ada sampai dengan akhir tahun. Konsumsi Solar pun saat ini di Sulsel per tanggal 10 Maret sudah mencapai 97.362 kilo liter atau sudah over 14% terhadap Kuota. di khawatirkan apabila tidak dilakukan pengendalian maka akhir tahun malah justru berbulan-bulan tidak ada Solar Subsidi.
