PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkomitmen mendukung Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE).
Penegasan itu terungkap dalam Workshop Transfer Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi yang berlangsung di ruang rapat Bappeda Parepare, Senin, (27/12/21). Workshop sekaligus pembahasan draf nota kesepahaman Bappeda Parepare dan Pilar Nusantara (Pinus).
Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun yang mewakili Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha mengatakan Sekaitan dengan acara workshop Peluang alokasi anggaran berbasis ekologi melalui pagu indikatif wilayah kota Parepare yang kemarin dilaksanakan atas kerjasama Bappeda kota Parepare dengan Asia foundation yang melibatkan beberapa lembaga swadaya masyarakat tingkat nasional di Jakarta.
“Dengan LP2M yang ada di parepare. Kita membahas terkait dengan program penyelamatan hutan dan lahan melalui tata kelola ke3. Program ini merupakan program nasional yang didalamnya membahas terkait dengan alokasi anggaran kelurahan lokasi etemologi (alake) dan hal ini diharapkan bahwa dengan adanya program setempat 3 ini maka diharapkan kebijakan pemerintah kota Parepare terkait pagu indikatif wilayah di kelurahan dan kecamatan itu diharapkan bisa berbasis ekologi.” Kata Zulkarnaen
Lanjut Zulkarnaen, karena sekarang ini sudah merupakan tujuan nasional terkait dengan lingkungan hidup jadi diharapkan semua pembangunan berbasis lingkungan hidup sehingga kemarin itu dibahas terkait dengan konsep perjanjian kerjasama dengan pilar Nusantara Sulawesi Selatan.
“Terkait dengan pelaksanaan program kami melalui tata kelola 3 di kota Parepare selain ini akan menjadi program Asia Fondation dan mulai tahun 2022. Untuk di Sulawesi Selatan yang didampingi oleh Asia pondation ada dua kabupaten yaitu Maros dengan kota dan diharapkan nanti Parepare menjadi pelopor dalam alake ini karena di tingkat kota baru Parepare di seluruh Indonesia yang akan menerapkan ini.” tambah Zulkarnaen,
Dirinya berharap semoga ini mendapatkan respon yang positif dari semua stakeholder baik itu dri pemerintah daerah maupun dengan DPRD karena ini merupakan salah satu komitmen dalam RPJMD kota Parepare yang harus di wujudkan.
“Pembangunan yang berkelanjutan dan ini merupakan rumusan nanti akan dimasukkan dalam pagu indikatif wilayah yang dalam waktu dekat akan dibahas bersama TAPD dengan APBD dengan banggar dan akan disetujui bersama oleh walikota dengan unsur ketua di DPRD untuk penendatanganan ini bisa untuk penanda tanganan MOU mudah-mudahan ini bisa terlaksana semoga. bisa ditetapkan hasil sesuai dengan tujuan yang dimaksud.” Tutup Zulkarnaen
