PAREPARE, RADIO MESRA. COM — Persoalan habisnya anggaran perlengkapan atau santunan duka sebelum akhir tahun menjadi sorotan dalam program Obras Radio Mesra Parepare pada Sabtu (21/11/26). Wakil ketua komisi 2 DPRD kota Parepare Sappe, SH menilai, pemerintah daerah dan dinas terkait seharusnya tidak sekadar menyampaikan bahwa anggaran telah habis, melainkan mencari langkah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Menurut Sappe, SH, meskipun anggaran telah dianggarkan pada perubahan dan realitasnya memang habis sebelum bulan Desember atau menjelang akhir tahun, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia menegaskan bahwa program tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta bagian dari 18 janji politik Wali Kota Parepare.
“Seharusnya pemerintah kota terkait dengan dinas sosial ini mempunyai kebijakan, langkah apa yang bisa dilakukan, karena ini merupakan janji politik Bapak Wali Kota kita,” ujar Sappe, SH saat berdialog dalam program Obras Radio Mesra Parepare, Sabtu (21/11/26).
Ia mengungkapkan, di tengah kondisi tersebut, dirinya secara pribadi sementara waktu turut menanggung perlengkapan jenazah bagi warga meninggal di sejumlah tempat yang kebetulan ditemui. Meski demikian, Sappe menyebut hal itu tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.
Untuk kebutuhan ke depan, Sappe menjelaskan bahwa pada APBD Pokok tahun 2027, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengalokasikan sekitar 350 paket dengan asumsi nilai anggaran kurang lebih Rp900 juta. Anggaran tersebut juga mencakup pengadaan peti atau perlengkapan jenazah bagi warga nonmuslim.
Ia memaparkan, pada APBD Pokok 2026 alokasi diperkirakan sekitar 300 paket, lalu ditambah 50 paket pada perubahan, namun habis sebelum memasuki akhir tahun. Karena itu, alokasi di APBD Pokok 2027 dinaikkan menjadi 350 paket.
Selain soal kuota anggaran, Sappe juga menyoroti ketentuan terkait desil dan aturan baru Kementerian Sosial (Permensos) serta pendataan/verifikasi faktual. Ia menilai pemerintah daerah melalui Dinas Sosial perlu memastikan mekanisme verifikasi faktual maupun pemanfaatan jalur atau aplikasi perlindungan sosial (Perlinsos) berjalan agar masyarakat yang secara ekonomi berada di bawah dan memenuhi syarat dapat terakomodir.
“Tidak ada alasan bahwa habis seharusnya, karena ini masuk dalam kategori 18 janji politik Bapak Wali Kota kita. Seharusnya dinas terkait mempunyai kebijakan, mempunyai pikiran-pikiran inovasi bagaimana caranya untuk mengakomodir masyarakat yang meninggal ini di bawah desil 4,” tegasnya.
Sappe berharap pemerintah daerah dapat memikirkan langkah yang tepat dan inovatif agar kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu di Kota Parepare dapat terlayani dengan baik.




















