27.9 C
Pare-Pare
Jumat, November 20, 2026
spot_img

Cegah Penyelewengan SPHP, Dispertapan Parepare Terapkan Sistem Barcode di Tani Smart Market

PAREPARE, RADIOMESRA..COM – Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dispertapan) Kota Parepare menghadirkan inovasi sistem barcode untuk menertibkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng di Tani Smart Market (TSM). Kebijakan ini diterapkan agar bantuan pangan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berhak.

Kepala Dispertapan Kota Parepare, Budi Rusdi, menjelaskan bahwa sistem barcode dirancang untuk membatasi pengambilan komoditas agar merata di setiap keluarga. Dalam satu Kartu Keluarga (KK) akan dibuatkan satu barcode dengan batas pengambilan tertentu.

“Jadi nanti dalam satu keluarga itu bisa cuma mengambil satu beras SPHP dan dua liter minyak goreng. Dan berikutnya lagi seperti itu. Jadi ini kita sudah buat inovasi-inovasi sistem barcode. Jadi dalam satu KK itu hanya satu barcode dan satu kali pengambilan yang kita siapkan,” ujar Budi Rusdi.

Budi menambahkan, ide penyematan barcode pada KK muncul dari aspirasi masyarakat yang bermohon kepada pihak dinas. Di bagian belakang KK nantinya akan tercantum barcode tersebut.

Saat warga datang melakukan transaksi di TSM, petugas akan memindai barcode tersebut sebelum memberikan nomor antrian. Menurut Budi, respons warga sejauh ini sangat mendukung, bahkan ada yang meminta agar pembagian barcode segera dipercepat.

Sementara itu, Rahmi Mengerang menilai penerapan barcode pada kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Pasar Tani merupakan langkah mitigasi yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan. Ia menyebut sebelumnya sempat ada laporan warga yang membawa anggota keluarga atau orang serumah untuk mengambil SPHP dalam jumlah banyak, yang berindikasi dijual kembali ke warung.

“Menerapkan sistem barcode itu artinya itu salah satu cara mitigasi agar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal yang kurang baik ya, artinya penyelewengan. Artinya kan beras SPHP tersebut tidak boleh diperjualbelikan lagi,” kata Rahmi.

Terkait kuota atau pembatasan, Rahmi menyebut ketentuan teknisnya berada pada kewenangan Dinas Pertanian. Sebelumnya, pembatasan sempat diberlakukan maksimal dua karung per orang, dan berpotensi disesuaikan menjadi satu karung dengan kesempatan pengambilan tiap pekan sesuai kebutuhan rumah tangga.

Rahmi mengapresiasi langkah Dispertapan yang terus berkoordinasi dalam penertiban distribusi SPHP agar tetap efektif dan tepat sasaran.

Most Popular

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare