PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Parepare bersama Komisi I DPRD Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Forum Komunikasi Media (FKM) Parepare untuk membahas tata kelola kontrak media, rekrutmen tenaga ahli, serta kesiapan regulasi tahun anggaran 2027.
Kepala Dinas Infokom Kota Parepare, Jenamar Aslan, S.Kom, menegaskan komitmen menjaga integritas kantor serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai prosedur dan administrasi yang baik. Ia meyakinkan bahwa ke depan tidak ada intervensi selama seluruh proses dijalankan secara prosedural.
“Sepanjang yang kita lakukan semua sesuai dengan prosedural dan administrasi yang baik, saya kira tidak ada intervensi seperti itu. Saya harap Pak Kabid menjaga integritas kita semua di kantor,” kata Jenamar.
Terkait tenaga ahli, Jenamar menjelaskan bahwa rekrutmen akan dilakukan ulang dengan prosedur berbeda, termasuk sertifikasi dan identifikasi tersendiri. Menurutnya, tenaga ahli tidak hanya berkaitan dengan kehumasan, karena Diskominfo juga memiliki bidang lain seperti e-government, sistem, pendataan/statistik, serta komputer.
“Kalau kerangka acuannya dari dasarnya ini tidak bagus, maka tidak baguslah semua. Lengkapi ki dulu itu,” tegas Jenamar.
Ia juga menyebutkan bahwa standar satuan harga masih akan dikaji ulang bersama inspektorat, termasuk dalam penyusunan sistem penilaian/skoring rekrutmen agar mekanismenya lebih terukur dan objektif. Selain itu, penyusunan draf kontrak kerja sama ke depan akan diatur secara lebih jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk klausul etika dan larangan penyebaran informasi hoaks.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, menyampaikan harapan agar Diskominfo dapat merampungkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait regulasi dan teknis kerja sama media untuk diterapkan pada 2027.
“Pak Kadis bisa bekerja ekstra untuk merampungkan perwali itu sehingga menjadi dasar supaya teman-teman merasa bahwa wah sudah cocoklah ini karena ada dasar pengenaan sehingga penetapan untuk bekerja sama, berkontrak dengan pemerintah daerah jelas,” kata Kamaluddin.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan acuan dan pembandingan daerah dilakukan secara relevan (apple-to-apple) serta menyesuaikan kapasitas anggaran daerah agar tata kelola kerja sama media ke depan lebih tertib dan jelas.
“Jadi tidak lagi nanti yang dobol-dobol, tidak ada lagi nanti yang tidak jelas dan sebagainya,” ujarnya.




















