PAREPARE, RADIOMESRA . COM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, S.H., menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait validasi data bantuan sosial (bansos) hingga sistem pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai kerap menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Sappe dalam program interaktif Obras pada Jumat (31/10/26). Ia menilai, persoalan salah sasaran dalam pendataan kerap menyudutkan masyarakat, di mana satu anggota keluarga berbuat, namun seluruh isi kartu keluarga (KK) ikut terkena dampaknya.
“Seharusnya sistem judulnya yang ditutup atau dievaluasi oleh pemerintah pusat, bukan masyarakatnya yang disalahkan hingga hak-haknya dicabut,” ujar Sappe.
Selain itu, ia juga menyoroti pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menurutnya hanya berfokus pada penghasilan tanpa memperhitungkan besarnya pengeluaran dan tanggungan keluarga. Sappe mencontohkan, sebuah keluarga dengan penghasilan Rp10 juta namun memiliki pengeluaran bulanan mencapai Rp12 juta akibat tanggungan anak kuliah yang banyak, tentu berada dalam kondisi yang berat.
Terkait pinjaman KUR, Sappe juga mempertanyakan mekanisme penyaluran yang terkadang menyamaratakan status ekonomi warga tanpa melihat beban tanggungan riil di tingkat rumah tangga. Pihaknya berharap ada pembenahan nomenklatur dan kebijakan yang lebih berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat.
