PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare dari Fraksi PKS, yang juga merupakan legislator asal Dapil Bacukiki, menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana penonaktifan ribuan data masyarakat penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBN.
Dalam program Obras yang disiarkan pada Sabtu (31/10/26), ia mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada tingkat desil dengan alasan berkurangnya anggaran APBN. Namun, persoalan krusial muncul akibat penggabungan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang melahirkan indikator desil 1 hingga 10 yang dinilai sarat masalah pendataan.
“Banyak kejadian yang tidak masuk secara logika di masyarakat. Warga yang tadinya layak berada di desil 1 sampai 4 justru bergeser menjadi desil 6 sampai 10, begitu pun sebaliknya. Ini kan menjadi problem pendataan yang tidak mampu diterima secara logis,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah pusat harus segera merumuskan dan melakukan pendataan ulang secara faktual berdasarkan informasi yang akurat dari Kementerian Sosial. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD selalu berkomitmen menyepakati anggaran jaminan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang ingin menerima fasilitas Kelas 3, dengan alokasi anggaran tahun 2026 berkisar antara Rp27 hingga Rp29 miliar.
Kendati demikian, secara nasional alokasi bantuan tersebut masih terbatas, dan pihak DPRD Kota Parepare saat ini masih menunggu data pasti terkait jumlah warga Parepare yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
