PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Senin (21/09/26).
Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp933,36 miliar lebih, meningkat sebesar Rp68,0 miliar (7,86%) dibandingkan APBD Pokok. Sementara itu, total belanja daerah membengkak menjadi Rp1,18 triliun lebih, atau meningkat sebesar Rp130,16 miliar (14,65%).
Fraksi Kerabat: Target PAD Harus Realistis, Jangan Bebani Masyarakat Kecil
Juru Bicara Fraksi Kerabat, Sappe, S.H., menyampaikan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik sebesar Rp18,6 miliar (6,03%) menjadi Rp319,42 miliar lebih harus diikuti dengan strategi pencapaian yang terukur dan realistis.
“Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa target PAD tidak hanya bersifat administratif dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar didukung oleh potensi penerimaan yang jelas, sistem pemungutan yang efektif, peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, serta optimalisasi aset daerah,” tegas Sappe, S.H.
Fraksi Kerabat juga mewanti-wanti agar peningkatan PAD tidak dibebankan kepada warga kecil. “Kami meminta agar peningkatan PAD tidak dilakukan dengan pendekatan yang berpotensi menambah beban masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan pelaku UMKM,” tambahnya.
Terkait belanja modal yang naik menjadi Rp144,76 miliar, Fraksi Kerabat menekankan agar setiap alokasi benar-benar diarahkan pada sarana-prasarana yang dibutuhkan publik, bukan sekadar mengejar persentase serapan anggaran. Selain itu, penggunaan SiLPA sebesar Rp87,10 miliar juga diharapkan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran sesuai kriteria keadaan darurat atau luar biasa.
Fraksi Gerindra: Tekankan Transparansi Dana Transfer dan Kepastian Insentif Rp3 Miliar
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Dr. H. Kamaluddin Kadir, menyatakan bersedia melanjutkan pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2026 ke tingkat berikutnya, namun memberikan sejumlah catatan strategis, terutama terkait kejelasan belanja dan penerimaan dana transfer.
Kamaluddin menyoroti total belanja daerah sebesar Rp1,18 triliun dan mempertanyakan kepastian masuknya sejumlah insentif daerah serta alokasi dana transfer pusat.
“Jumlah belanja kita di angka Rp1,18 triliun. Kemarin kita mendengarkan kita mendapatkan hadiah/insentif Rp3 miliar, namun saya belum melihat angka Rp3 miliar ini apakah sudah masuk atau belum. Jika belum, tolong dimasukkan agar belanja dan penggunaannya sesuai dengan yang disepakati,” ujar Dr. H. Kamaluddin Kadir.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan detail dari Pemerintah Kota terkait alokasi DAU Tambahan sebesar Rp4 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) hingga tahun 2024 sebesar Rp9,7 miliar, serta skema penyaluran tambahan Treasury Deposit Facility (TDF) di Kementerian Keuangan.
“Penjelasan ini sangat penting agar kita mengetahuinya secara bersama-sama. Kami berharap penyusunan Perubahan APBD 2026 ini benar-benar terukur, selaras dengan RPJMD, serta dilengkapi instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan yang efektif,” pungkas Kamaluddin.
