PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare menggelar kegiatan Bedah Buku Seri I pada Kamis (17/09/26). Kegiatan ini mengangkat buku berjudul “Kerumitan Teknis Pemilu di Indonesia” karya Rusdianto Sudirman, S.H., M.H.
Dalam sambutannya saat membuka acara, Ketua KPU Kota Parepare, Muh. Awal Yanto, menyoroti berbagai tantangan teknis serta dinamika regulasi pemilu yang terus berkembang menjelang tahapan pemilu selanjutnya.
Awal Yanto mengingatkan kembali kilas balik pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disahkan pada 15 Agustus 2017 silam. Kala itu, tahapan pemilu langsung bergulir dua hari setelahnya, disusul pendaftaran dan verifikasi calon peserta pada awal September. Menurutnya, situasi hari ini memiliki kemiripan karena penyelenggara pemilu kembali berada di persimpangan jalan terkait kepastian regulasi.
“Kita saat ini sedang berada di persimpangan, menunggu apakah masih akan menggunakan UU No. 7 Tahun 2017 ataukah akan ada revisi seperti isu yang marak berkembang. Di tengah situasi ini, KPU terus berikhtiar meningkatkan kualitas dan literasi untuk mengantisipasi tahapan pemilu selanjutnya,” ujar Muh. Awal Yanto.
Ia menjelaskan bahwa wacana durasi tahapan pemilu.mulai dari opsi tetap 22 bulan, diperpanjang menjadi 30 bulan, hingga dipangkas menjadi 15 bulan akan berdampak langsung pada kesiapan penyelenggara maupun peserta pemilu.
Selain isu revisi undang-undang, Awal Yanto juga menggarisbawahi hadirnya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru, salah satunya Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Putusan tersebut menegaskan bahwa partai politik dapat didiskualifikasi dari daerah pemilihan (dapil) jika tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
“Putusan ini mungkin belum menjadi persoalan saat ini, tetapi ketika tahapan pencalonan dimulai, ini akan menjadi kerumitan teknis tersendiri bagi penyelenggara maupun partai politik peserta pemilu,” tambahnya.
Melalui bedah buku karya Rusdianto Sudirman ini, KPU Parepare berharap seluruh pemangku kepentingan, pegiat demokrasi, serta masyarakat dapat membedah dan memahami berbagai kerumitan teknis pemilu, baik yang telah dilalui maupun yang akan dihadapi di masa mendatang.
