PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan elemen warga yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Parepare pada Kamis (20/08/26). Aksi bertajuk “Parepare Bergerak Aksi Merdeka” ini diwarnai penyampaian aspirasi mendalam menyikapi kondisi politik, hukum, dan ekonomi nasional pasca-perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Aksi gabungan ini dimotori oleh Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB), Forum Pembela Umat (FPU), GMKR, MD KAHMI Parepare, Forum Masyarakat Bahagia (FMB), LSM Fokus, serta elemen masyarakat kritis lainnya.
Koordinator Aksi, H. Muhlis Abdullah, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari panggilan nurani rakyat yang merasakan himpitan ekonomi yang kian berat. Pihaknya menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan langkah nyata untuk menghentikan kebijakan destruktif dari era kepemimpinan 10 tahun Presiden Joko Widodo, termasuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
“Kita terpanggil dengan adanya kondisi Indonesia ini yang semakin parah. Diawali dari kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun dan tidak ada upayanya Pak Prabowo untuk menghentikan segala bentuk upaya berkuasa tersebut, termasuk meloloskan anaknya, Gibran, menjadi Wakil Presiden. Korupsi pejabat luar biasa marak dari daerah hingga pusat mencapai triliunan rupiah, sementara pajak terus naik, listrik naik, dan SPP mahasiswa di perguruan tinggi sangat tinggi,”* tegas H. Muhlis Abdullah saat ditemui di Gedung DPRD Parepare, Kamis (20/08/26).
Muhlis menambahkan, selain menggelar aksi massa dan menyampaikan aspirasi langsung di DPRD Parepare, pihaknya juga mengirimkan surat pernyataan sikap resmi yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat di Jakarta.
Ia memperingatkan, apabila pemerintah pusat terus mengabaikan jeritan dan tuntutan keadilan dari daerah, masyarakat di daerah tidak menutup kemungkinan akan melontarkan tuntutan pemisahan diri.
“Kami mengimbau, jika Papua, Aceh, dan Kalimantan meminta merdeka karena ketidakadilan, maka kami di Sulawesi minimal Sulawesi Selatan juga siap menuntut merdeka dan memisahkan diri agar rakyat bisa merasakan keadilan yang merata,”* tambahnya.
10 Poin Pernyataan Sikap Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare
Dalam aksi tersebut, massa menyebarkan dan menyuarakan dokumen Pernyataan Sikap resmi yang memuat 10 poin tuntutan utama:
1. Kegagalan Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran telah gagal mengemban amanah penderitaan rakyat karena terbukti hanya melanjutkan warisan kerusakan dan kebijakan destruktif dari rezim 10 tahun kepemimpinan sebelumnya.
2. Kembali ke Visi Berdaulat: Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera kembali kepada haluan visi Indonesia yang kuat dan berdaulat, atau bersiap menghadapi gelombang mosi tidak percaya dan kekuatan absolut rakyat.
3. Lepas dari Cengkraman Oligarki & ‘Partai Cokelat‘: Menuntut Presiden Prabowo melepaskan diri secara tegas dari bayang-bayang Geng Solo, cengkraman Oligarki hitam, serta intervensi institusi ‘Partai Cokelat’ yang mencederai marwah penegakan hukum.
4. Evaluasi Birokrasi & Audit Program Mercusuar: Meminta perombakan mendasar tata kelola birokrasi, merampingkan kabinet yang tambun, serta menuntut audit total atas program mercusuar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (KOPDES), dan Sekolah Rakyat yang sarat indikasi ladang rente dan korupsi.
5. Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka: Mendesak DPR/MPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI karena lahir dari proses yang cacat hukum, nista etika, dan mengkhianati konstitusi.
6. Tangkap dan Adili Joko Widodo: Menuntut penegakan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu dengan segera menangkap dan mengadili mantan presiden Joko Widodo sebagai wujud nyata asas persamaan di depan hukum (equality before the law).
7. Dukungan Pembentukan Kabinet Bayangan: Mendukung penuh pembentukan Shadow Cabinet (Kabinet Bayangan) yang diinisiasi oleh kaum aktivis, akademisi, dan cendekiawan kritis sebagai kontrol moral sekaligus pemerintahan tandingan yang objektif.
8. Dukungan Kepemimpinan Revolusi Konstitusional: Mengapresiasi dan mendukung penuh kesediaan Dr. Syukur Mandar untuk memimpin gerakan perubahan total dan gerakan revolusi konstitusional demi menyelamatkan masa depan bangsa dari kehancuran.
9. Keadilan Distributif & Deklarasi “Sulawesi Merdeka”: Menyerukan masyarakat Sulawesi bersatu menuntut keadilan distributif serta menolak pengabaian hak daerah atas dalih ‘Efisiensi Anggaran’, sekaligus menyerukan deklarasi “SULAWESI MERDEKA” jika pemerintahan gagal menciptakan keadilan sosial.
10. Seruan Aksi Kaum Intelektual dan Agama: Menyerukan kepada segenap kaum intelektual, akademisi, ulama, dan ustadz untuk tidak mengambil jalan aman dengan berdiam diri, melainkan bangkit menyuarakan kebenaran dan melawan kezaliman bersama rakyat.
