PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menerima kedatangan gelombang massa aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait sejumlah isu strategis nasional di Gedung DPRD Parepare, Kamis (20/08/25).
Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, M. Yusuf Lapanna, menyampaikan bahwa terdapat sedikitnya 10 poin tuntutan yang dibawa oleh masyarakat. Sorotan utama massa aksi tertuju pada kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), hingga Sekolah Rakyat. Selain itu, massa aksi juga mendesak pengusutan dan evaluasi terhadap 10 tahun masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Menanggapi hal tersebut, Yusuf Lapanna menegaskan komitmen DPRD Parepare untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat karena menyangkut isu-isu berskala nasional.
“Tentu kami di DPRD akan menindaklanjuti aspirasi ini. Karena ini adalah isu nasional, kami akan meneruskan aspirasi ini langsung ke pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun DPR RI untuk diproses lebih lanjut,” ujar Yusuf saat ditemui usai menerima para demonstran.
Sebagai kader Partai Gerindra, Yusuf Lapanna menyatakan kesepakatannya dengan pandangan para demonstran terkait perlunya perbaikan mendasar pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
“Kami sepakat dengan para pendemo bahwa program MBG ini perlu dievaluasi secara total. Kita tidak bisa menafikan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan program ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Meski demikian, secara konsep program MBG ini sangat bagus dan kami di Gerindra sangat mengapresiasi keberanian Pak Prabowo mengalokasikan APBN agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” terangnya.
Selain MBG, masalah pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) juga tak luput dari sorotan. Yusuf mengakui adanya temuan di beberapa daerah di mana fasilitas Kopdes justru dibangun di lokasi yang tidak tepat, seperti di tengah hutan, tepi hutan, hingga area persawahan.
“Pak Prabowo tentu tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Oleh karena itu, kami sangat mendukung agar pembangunan dan tata kelola Kopdes ini dievaluasi secara total,” tegasnya.
Di sisi lain, terkait program Sekolah Rakyat, Yusuf memberikan apresiasi tinggi dan menilai program tersebut sebagai wujud kepedulian nyata Presiden Prabowo terhadap akses pendidikan masyarakat kurang mampu.
“Untuk Sekolah Rakyat, kami kader Gerindra sangat mengapresiasi. Masih banyak anak-anak kita yang putus sekolah karena kendala biaya dan keterbatasan akses. Program ini memberikan solusi. Tugas kita sekarang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan *output* dari Sekolah Rakyat ini,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang gencar melakukan program revitalisasi sekolah dengan target mencapai 71.000 sekolah secara nasional pada tahun ini.
“Ini adalah perhatian luar biasa dari Pak Prabowo di sektor pendidikan. Kami berharap Pemerintah Kota Parepare dan Wali Kota dapat sigap menyambut serta menangkap peluang program revitalisasi sekolah ini agar dapat segera turun dan direalisasikan di Kota Parepare,” pungkas Yusuf.
