PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset dan retribusi parkir pelabuhan guna menutupi potensi defisit anggaran.
Hal tersebut ditegaskan Kaharuddin dalam Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kota Parepare, Rabu (29/09/26).
Kaharuddin menyoroti pemanfaatan pelataran aset daerah yang selama ini digunakan oleh pihak ketiga tanpa kontribusi retribusi. Menurutnya, pemanfaatan tersebut berpotensi menguntungkan pengguna secara sepihak sementara pemerintah daerah dirugikan.
“Terkait pelataran itu, secara spesifik di Perda mungkin tidak diatur rinci, tetapi bisa dikenakan sewa pelataran. Karena kalau dibiarkan digunakan orang sementara itu aset daerah, kita yang dirugikan. Prinsipnya lebih baik kita tarik retribusinya daripada daerah yang dirugikan,”* tegas Kaharuddin Kadir.
Selain sewa pelataran, Ketua DPRD Parepare ini juga mendorong percepatan kerja sama antara Perusahaan Daerah (PDP) dengan Pemerintah Kota Parepare terkait penarikan pajak parkir sebesar 10 persen di area pelabuhan.
Langkah ini juga sejalan dengan atensi dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup/MCP) KPK agar penataan dan penarikan potensi pendapatan di area aset daerah segera diselesaikan.
“Terkait pelabuhan ini, kita minta dipercepat kerja sama antara PDP dengan pemerintah daerah untuk penarikan pajak parkir 10 persen di area tersebut. Atensi dari KPK juga meminta ini segera ditarik dan diselesaikan dalam waktu dekat. Jika tidak, daerah rugi. Kita harus kreatif mencari peluang untuk mengatasi efisiensi,”* ujarnya.
Kaharuddin berharap melalui kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) dan optimalisasi sektor-sektor potensial ini, Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam KUA-PPAS 2027 dapat terealisasi secara maksimal demi menutup beban defisiensi anggaran kota.
