PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Koalisi Peduli Parepare (KPP), Dinas Perhubungan, dan pihak pengelola Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Senin (27/07/26). RDP tersebut digelar guna membahas kesemrawutan lalu lintas dan masalah parkir akibat aktivitas bongkar muat penumpang di pelabuhan.
Ketua Koalisi Peduli Parepare (KPP), Andi Asrida, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kekacauan alur lalu lintas setiap kali kapal penumpang bersandar. Kendaraan yang berkeliaran dan menumpuk di area luar pelabuhan dinilai sangat mengganggu mobilitas warga, terutama saat ada kegiatan masyarakat atau upacara di sekitar kawasan tersebut.
“Kondisinya sangat mengganggu sekali. Banyak kendaraan berkeliaran di sekitar pelabuhan saat ada kapal masuk, sehingga alur jalan menjadi kacau balau dan warga sulit melintas. Oleh karena itu, kami membawa usulan ini ke Komisi III DPRD agar ada pembahasan mengenai perubahan alur jalur keluar-masuk pelabuhan,” ujar Andi Asrida.
Salah satu poin yang diusulkan KPP adalah melakukan penukaran fungsi pintu masuk dan pintu keluar pelabuhan untuk mengurai antrean kendaraan. Kendati demikian, KPP dan peserta rapat sepakat untuk meninjau langsung ke lapangan sebelum mengambil keputusan final.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Hamran Hamdani, menyambut baik masukan dari KPP. Ia menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama kemacetan hingga ke area sekitar Lapangan dan Kantor Pos adalah tingginya tarif parkir progresif di dalam pelabuhan, sehingga para sopir dan penjemput lebih memilih memarkirkan kendaraannya di luar area pelabuhan.
“Padahal di dalam area pelabuhan kapasitas parkir masih cukup. Karena tarif parkir di dalam dianggap cukup tinggi, mereka memilih menunggu di luar. Makanya kami minta pihak pelabuhan meninjau ulang biaya pas masuk dan parkir tersebut,” ungkap Hamran.
Terkait usulan penukaran alur keluar-masuk kendaraan, Hamran menegaskan bahwa Komisi III DPRD bersama instansi terkait akan melakukan peninjauan langsung di lapangan (On The Spot / OTS) saat arus penumpang membludak.
“Rekomendasi RDP hari ini, kita sepakat melakukan OTS langsung pada saat ada kapal yang bongkar muat. Kita mau lihat persis di mana titik masalahnya. Setelah itu, baru kita gelar pertemuan ulang untuk merumuskan formulasi solusi terbaik bagi masalah ini,” pungkasnya.
