PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Masalah banjir tahunan yang kerap melanda kawasan Tegal, Kelurahan Lapadde, Kota Parepare, menjadi sorotan utama dalam agenda Reses Tahun ke-2 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H. Muh. Sadar, S.E., yang berlangsung di Kompleks BTN Rezky Mulya, Lapadde, Ahad (26/07/26).
Dalam pertemuan tatap muka bersama warga setempat, Lurah Lapadde, Rahmat, membeberkan bahwa banjir yang menggenangi kawasan Tegal dan sekitarnya dapat mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter saat musim hujan. Menurutnya, luapan air tersebut merupakan air kiriman dari wilayah tetangga, Kabupaten Sidrap.
“Air biasa naik sampai 2 meter hingga 3 meter di sini karena kiriman dari Sidrap. Oleh karena itu, kami berharap kehadiran Pak Sadar di tingkat provinsi dapat membantu memperjuangkan dan memperkuat penyampaian keluhan warga ini ke tingkat atas,” ujar Lurah Lapadde, Rahmat, di hadapan warga yang hadir.
Menanggapi hal tersebut, H. Muh. Sadar, S.E., yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengapresiasi dukungan masyarakat Parepare yang telah menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2024 lalu hingga mengantarkannya ke kursi parlemen untuk periode 2024–2029.
Sadar menegaskan bahwa persoalan banjir di kawasan Tegal sudah lama menjadi perhatian utamanya. Menurutnya, penanganan banjir tidak boleh sekadar berfokus pada pemberian bantuan darurat pascabencana, melainkan harus menyasar pada penanganan teknis dan solusi permanen.
“Tegal itu selalu ada di pikiran saya, identik dengan banjir setiap kali hujan. Kita bukan hanya berpikir membawa bantuan setiap kali banjir datang, tetapi harus mencari solusi konkret agar pada tahun-tahun mendatang banjir tidak terjadi lagi,” tegas legislator asal NasDem tersebut.
Guna mengatasi persoalan banjir kiriman lintas daerah tersebut, Sadar menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Parepare. Masalah penataan tata ruang dan infrastruktur penanggulangan banjir harus dirumuskan bersama oleh instansi teknis terkait.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program penanganan yang dicanangkan pemerintah, seraya tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap hasil pembangunan.
“Program yang dirancang pemerintah dicanangkan demi kepentingan masyarakat luas dan dibahas tuntas di DPR bersama dinas terkait. Mari kita dukung jalannya program tersebut, namun tetap dikritisi apabila hasilnya tidak sesuai dengan manfaat yang dijanjikan,” pungkas Sadar
