PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Peran pengurus RT dan RW sebagai garda terdepan penyelesaian konflik di tingkat masyarakat kembali disorot. Dalam program interaktif Obras (Obrolan Santai) Sultan Warga yang disiarkan pada Kamis (23/07/26), salah seorang ketua RW menyampaikan aspirasinya agar institusi kehakiman bisa lebih dekat dan memberikan edukasi hukum langsung kepada warga.
Selama ini, edukasi hukum di tingkat kelurahan dianggap masih minim, khususnya dari institusi pengadilan. Penelpon aktif dalam siaran tersebut menilai bahwa selama ini masyarakat kerap mendengarkan sosialisasi dari pihak kepolisian maupun kejaksaan, namun kehadiran hakim di tengah lingkungan warga masih sangat jarang.
*”Seharusnya ada juga program seperti ‘Jumat Curhat’, di mana hakim bisa turun langsung ke kelurahan-kelurahan. Supaya kami pengurus RW paham dasar-dasar hukum dan bisa meneruskannya ke masyarakat,”* ujar penelpon tersebut.
Ia menambahkan, pemahaman hukum yang baik bagi ketua RT dan RW sangat vital. Banyak persoalan warga yang sebetulnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat RT/RW terlebih dahulu tanpa harus langsung dibawa ke jalur hukum formal seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan.
“Kalau kami ada pemahaman, persoalan di masyarakat bisa diselesaikan atau ditangani dulu di tingkat RT dan RW. Jadi masyarakat tidak langsung melapor ke polisi atau kejaksaan kalau ada masalah kecil,”* tegasnya.
Diharapkan dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum khususnya para hakim dengan para ketua RT dan RW, literasi hukum masyarakat dapat meningkat serta mampu menekan potensi konflik hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat lingkungan terdekat.
