PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melalui Komisi II mengawal ketat proses pengadaan dan pembagian seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran 2026/2027.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, S.H., menjelaskan bahwa belum terbaginya seragam gratis hingga saat ini disebabkan pihak penyedia barang yang baru memulai tahap pengerjaan. Pihaknya memberikan peringatan keras kepada pihak penyedia agar pengerjaan dilakukan secara teliti sesuai data ukuran saat pendaftaran.
Langkah tegas ini diambil guna meminimalisasi dan mengevaluasi kejadian tahun lalu, di mana banyak siswa menerima pakaian, celana, maupun sepatu yang ukurannya tidak sesuai.
“Seragam SD dan SMP yang gratis belum terbagi, kemungkinan besar pihak penyedia baru mengerjakan. Kami wanti-wanti kepada penyedia agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti tahun lalu, di mana banyak anak sekolah yang tidak sesuai ukuran celana, baju, maupun sepatu. Olehnya itu, untuk tahun ini seyogyanya harus sesuai dengan ukuran yang tertera saat pendaftaran masuk sekolah,”* ujar Sappe saat ditemui di Ruang Komisi II DPRD Kota Parepare, Selasa (21/07/26).
Menanggapi kekhawatiran orang tua murid selama seragam gratis belum dibagikan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyampaikan bahwa pihak sekolah memberikan kompensasi kelonggaran pakaian bagi para siswa baru.
Siswa kelas 1 SD diperkenankan untuk sementara menggunakan pakaian dari Taman Kanak-Kanak (TK). Begitu pula dengan siswa SMP baru, masih diizinkan memakai seragam SD mereka sampai seragam gratis dibagikan secara menyeluruh.
Meskipun DPRD belum menetapkan deadline*resmi bagi penyedia, Komisi II dipastikan telah memeriksa secara langsung sampel fisik bantuan, mulai dari tas, pakaian, hingga sepatu.
“Kami sudah memeriksa sampel tas, contoh baju, dan contoh sepatu. Menurut pandangan saya, kualitasnya sudah sesuai dengan spek yang kita harapkan. Mudah-mudahan sampel ini persis sama dengan apa yang nantinya dibagikan ke anak-anak kita,”* terangnya.
Sappe menegaskan, DPRD Kota Parepare tetap membuka lebar saluran pengaduan bagi orang tua siswa. Jika nantinya ditemukan bantuan yang tidak sesuai atau tidak memuaskan, masyarakat dipersilakan melapor baik secara pribadi, kelembagaan, maupun melalui media sosial resmi DPRD.
“Kami terbuka menerima aduan apa saja dari masyarakat. Baik secara pribadi, lembaga, maupun media sosial, akan kami kontrol dan kelola informasinya demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Parepare,”* pungkasnya.
