PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kebijakan efisiensi anggaran berimbas pada jumlah kuota penerimaan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Kota Parepare untuk upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 mendatang. Pemerintah daerah terpaksa melakukan pemangkasan anggaran akibat adanya kebijakan pengembalian sebagian Dana Alokasi Pusat (DAP) demi program strategis nasional.
Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, mengungkapkan bahwa penyesuaian fungsional ini sejatinya telah diingatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sejak penetapan anggaran di awal tahun 2025 lalu.
“Saat penetapan anggaran awal tahun 2025, kami sudah mengingatkan Kesbangpol agar mencermati hal ini. Namun, karena kondisi daerah yang sedang melakukan efisiensi menyusul penarikan dana pusat ke nasional, pemotongan anggaran tetap tidak bisa dihindari,” ujar Kamaluddin Kadir saat memberikan keterangan, Jumat (17/07/26).
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran Paskibraka Parepare yang semula dialokasikan sebesar Rp680 juta, harus mengalami rasionalisasi hingga menyisakan sekitar Rp350 juta. Keterbatasan dana ini memaksa Kesbangpol Parepare membatasi jumlah personel yang lolos seleksi hanya menjadi 38 orang saja.
Dari total 38 orang tersebut, satu orang dipastikan lolos mewakili Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat pusat (nasional), dua orang diutus untuk tingkat provinsi, sementara 35 personel sisanya bertahan untuk bertugas di tingkat daerah Kota Parepare.
Menyikapi berkurangnya jumlah personel yang tidak memenuhi formasi ideal barisan 17-8-45, Komisi I DPRD Parepare bergerak cepat memberikan solusi taktis. Kamaluddin menegaskan telah berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait agar kekurangan formasi barisan dapat ditutupi oleh para purna (alumni) Paskibraka Parepare.
“Kami sudah menelepon pihak terkait dan meminta agar masalah ini dibicarakan lagi di tingkat Badan Keuangan bersama Pak Sekda untuk disampaikan ke Pak Wali. Momen ini adalah 17 Agustus, kami berharap kekurangan personel bisa dilengkapi dengan memberdayakan tenaga purna paskib yang ada di Parepare,” jelas legislator Parepare tersebut.
Menurutnya, pelibatan purna Paskibraka penting dilakukan agar barisan upacara tetap terlihat panjang, semarak, dan mampu membangkitkan aura nasionalisme masyarakat yang menyaksikan. Meskipun secara historis maupun kondisi darurat (seperti masa pandemi COVID-19) jumlah pengibar bisa disesuaikan, formasi lengkap tetap menjadi preseden ideal di daerah.
Kamaluddin juga menegaskan agar persoalan teknis anggaran ini tidak dipolitisasi oleh pihak mana pun, mengingat koordinasi tingkat tinggi telah berjalan dengan baik.
“Saya kira ini sudah cukup jelas dan tidak perlu lagi dipolitikkan karena urusan ini sudah sampai ke telinga Bapak Walikota dan Sekda. Kemarin kami juga sudah mendapat respons positif dari Kepala Kesbangpol, Pak Rustan Asta, yang menyatakan siap membicarakan solusi ini. Ada kemungkinan usulan kita dipenuhi, kita tunggu saja perkembangannya,” pungkas Kamaluddin.
