PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menuai dinamika di daerah. Di Kota Parepare, dua Satuan Pelayanan (STPJ/SPPG) dilaporkan sempat disuspensi sementara demi pembenahan tata kelola dan pemenuhan standar kelayakan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare sekaligus Politisi Partai Gerindra Dapil Ujung, Dr. H. Kamaluddin Kadir, mengungkapkan bahwa langkah suspensi tersebut diambil sebagai bagian dari proses evaluasi total secara nasional, di mana ada sekitar 8.000 satuan pelayanan yang dievaluasi.
“Di Parepare ada dua yang ditangguhkan sementara untuk melengkapi kelayakan dan tata kelola. Mulai dari Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi MUI (Halal), hingga sterilisasi lingkungan, air, dan makanan,” ujar Kamaluddin.
Kamaluddin menegaskan pentingnya pemenuhan standar B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) karena program ini menyasar pemenuhan gizi anak-anak sebagai investasi menuju Indonesia Emas. Ia juga menambahkan bahwa program ini membawa dampak positif bagi ekonomi lokal, termasuk pemberdayaan kaum perempuan dan pembukaan lapangan kerja baru.
Di sisi lain, program berskala masif ini tidak luput dari sorotan kritis. Anggota Komisi III DPRD Kota Parepare dari Fraksi PKB Dapil Soreang, **Andi Muhammad Fudail**, menilai bahwa meski program ini sangat baik untuk masa depan anak-anak, skema anggarannya yang sangat besar perlu dicermati agar tidak memicu kecemburuan sosial di sektor lain, seperti sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
“Secara pribadi saya melihat program ini bagus dan sudah sukses di beberapa negara. Namun, mekanismenya harus diperketat di tengah efisiensi anggaran daerah saat ini,” kata Andi Muhammad Fudail.
Politisi PKB ini juga menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya program di lapangan. Ia mendesak agar pemerintah daerah segera membuat Memorandum of Understanding (MoU) resmi dengan pihak ketiga atau penyedia makanan. Hal ini berkaca dari adanya laporan mengenai rendahnya kualitas makanan, seperti buah busuk atau temuan ulat/cacing pada makanan di beberapa tempat.
“Harus ada MoU tegas antara pemerintah dengan penyedia. Jika ada temuan makanan tidak berkualitas, harus ada sanksi. Ini menjadi psikoterapi bagi penyedia agar tidak asal-asalan, karena kita ingin mencerdaskan anak bangsa dengan menu yang berkualitas,” tegas Fudail.
DPRD Kota Parepare berharap proses evaluasi yang sedang berjalan dapat menyempurnakan implementasi program MBG ke depan, sehingga dampak kesehatan bagi anak-anak dan dampak ekonomi bagi masyarakat dapat berjalan beriringan secara optimal.
