PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare melalui Bidang Intelijen menggelar kegiatan rutin Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Pakem) pada Kamis (25/06/26). Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Rapat koordinasi yang berlangsung hingga pukul 12.00 WITA ini dihadiri oleh sejumlah pihak strategis, mulai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, hingga tokoh masyarakat setempat.
Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare yang tengah berdinas di Makassar, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Parepare, Syaiful Anwar, S.H., M.H., menyatakan bahwa berdasarkan hasil musyawarah, situasi toleransi di Kota Parepare saat ini berada dalam kondisi yang sangat kondusif.
“Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar, aman, dan tertib. Berdasarkan hasil rapat tadi, semua keagamaan di Parepare tertib dan sifat toleransi antarumat terjalin dengan sangat baik. Tidak ada satu pun aliran kepercayaan yang keluar dari aturan hukum yang berlaku di negara kita,” ujar Syaiful usai kegiatan.
Syaiful menambahkan, salah satu perwakilan pendeta yang menaungi 25 gereja di Parepare bahkan menyampaikan apresiasinya terhadap aparat penegak hukum (APH) yang selalu memberikan dukungan pengamanan penuh di setiap kegiatan keagamaan.
Kendati situasi tergolong aman, Syaiful mengingatkan pentingnya kewaspadaan dini. Letak geografis Parepare sebagai kota perlintasan dinilai memiliki kerawanan tersendiri, terutama terkait potensi masuknya paham atau aliran dari luar daerah.
“Kota Parepare ini merupakan tempat perlintasan. Tadi tokoh masyarakat mengingatkan bahwa yang harus diantisipasi justru orang dari luar yang datang ke sini. Jangan sampai kenyamanan yang kita rasakan saat ini tiba-tiba terusik oleh adanya potensi atau indikasi yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Ke depan, Kejari Parepare berencana mengembangkan forum ini dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lebih luas, termasuk mengantisipasi keberadaan Warga Negara Asing (WNA).
“Masalah keagamaan ini sangat sensitif di masyarakat. Melalui forum yang dinakhodai oleh Bidang Intelijen Kejaksaan ini, kita berbagi informasi untuk mendeteksi dini. Tujuannya jelas, untuk meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). Sejauh ini, Parepare termasuk salah satu kota dengan tingkat toleransi yang cukup baik,” pungkas Syaiful.
