PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota Parepare bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare resmi mencanangkan komitmen bersama dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE26). Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare pada Selasa (09/06/2026).
Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama yang dihadiri langsung oleh Walikota Parepare, H. Tasming Hamid, Kepala BPS Kota Parepare, Dian Ernawaty, SST., M.A.P., serta jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Parepare.
Dalam sambutannya, Walikota Parepare, H. Tasming Hamid, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pilar penting dalam memotret struktur perekonomian daerah secara riil. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat kota hingga kelurahan untuk memberikan dukungan penuh.
“Sensus Ekonomi 2026 ini adalah agenda nasional yang sangat krusial bagi arah kebijakan pembangunan kita. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran SKPD, camat, hingga lurah untuk mengawal, memfasilitasi, dan mengedukasi masyarakat serta pelaku usaha agar memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas,” ujar Tasming Hamid.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Parepare, Dian Ernawaty, SST., M.A.P., menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat dan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Parepare. Menurutnya, kesuksesan SE26 sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan keterbukaan para pelaku usaha.
“Pencanangan hari ini adalah bukti nyata komitmen kuat Pemkot Parepare. Sensus Ekonomi yang digelar sepuluh tahun sekali ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data seluruh aktivitas ekonomi, kecuali sektor pertanian. Kami berharap dengan dukungan sarana dan publisitas dari Pemkot, kesadaran masyarakat—khususnya para pelaku usaha di Parepare—bisa meningkat sehingga proses pendataan berjalan lancar tanpa hambatan,” jelas Dian Ernawaty.
BPS Parepare menjamin kerahasiaan data individu para pelaku usaha dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan murni untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan statistik, bukan untuk keperluan perpajakan
