PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, memberikan penjelasan mendalam terkait mekanisme pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Dalam sebuah wawancara interaktif, ia menekankan bahwa seluruh proses tersebut pada hakikatnya menjunjung tinggi asas keterwakilan masyarakat.
Kamaluddin menjelaskan bahwa proses pemilihan idealnya diawali melalui musyawarah mufakat. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, barulah proses dilanjutkan melalui pemungutan suara atau pemilihan langsung.
“Kalau memang di sana tidak disepakati, maka dilanjutkan dengan pemilihan. Itu kan sebenarnya sudah mewakili keterwakilan,” ujar Kamaluddin.
Lebih lanjut, ia memaparkan perbedaan skala keterwakilan antara pemilihan RT/RW dan LPMK. Untuk tingkat RT dan RW, pemilihan melibatkan perwakilan dari setiap Kepala Keluarga (KK), di mana satu KK memiliki satu hak suara yang bisa diwakili oleh suami, istri, atau anak yang sudah dewasa. Sementara itu, untuk tingkat LPMK, skalanya jauh lebih tinggi karena anggotanya merupakan keterwakilan dari ketua RT dan RW yang telah terpilih sebelumnya, ditambah unsur dari penggerak PKK dan Karang Taruna.
Kamaluddin juga mengingatkan agar aspirasi masyarakat di tingkat bawah tidak diabaikan dalam proses ini. Menurutnya, pemilihan RT, RW, maupun LPMK pada dasarnya adalah ajang pemilihan ketokohan. Figur yang terpilih diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kota.
Di akhir perbincangan, politisi Kota Parepare ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan salat Idulfitri yang akan datang, seraya mendoakan agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan aman, lancar, dan khidmat.
