PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Menjelang dimulainya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2026/2027, sorotan tajam datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Fokus Parepare. Pihak sekolah diminta untuk memperketat pengawasan dan membuka ruang transparansi guna menghindari praktik kecurangan.
Ketua LSM Fokus Parepare, Muthasim, menegaskan bahwa pemenuhan kuota di luar jalur reguler sangat rawan disusupi oleh praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurutnya, celah ini kerap dimanfaatkan oknum tertentu, terutama di sekolah-sekolah favorit yang menjadi buruan para pendaftar.
“Perlu adanya transparansi yang jelas soal jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi dalam pemenuhan kuota 30 persen pada lembaga pendidikan dalam SPMB tahun ajaran 2026/2027 ini. Jalur-jalur tersebut sangat rentan terjadi praktik KKN, terutama pada sekolah-sekolah yang banyak diminati oleh peserta didik,” ujar Muthasim kepada radiomesra. com Jumat (22/05/26).
Tidak hanya menyoroti kuota afirmasi dan prestasi, Muthasim juga mengkritik keras penerapan jalur zonasi yang dinilai terlalu kaku dan administratif. Ia menilai pihak panitia sekolah kerap mengabaikan kondisi riil di lapangan hanya demi mencocokkan data di sistem online.
LSM Fokus Parepare menemukan adanya kasus ironis di mana seorang calon siswa harus gigit jari tidak diterima di sekolah terdekat hanya karena kendala pembaruan dokumen kependudukan.
“Penerimaan melalui jalur zonasi sebaiknya pihak sekolah lebih mengedepankan pendekatan secara faktual dan tidak ‘patok mati’ mengikuti persyaratan administrasi secara sistem online. Sungguh ironis, ada peserta didik baru tidak diterima pada satu sekolah yang jaraknya hanya sekitar 100 meter dari tempat tinggalnya, hanya lantaran Kartu Keluarga (KK) barunya belum di-update di sistem,” kritik Muthasim.
Mengantisipasi carut-marut tahunan tersebut, LSM Fokus meminta Dinas Pendidikan terkait dan para kepala sekolah untuk melakukan verifikasi faktual jika menemukan kendala teknis serupa.
Pihak sekolah diharapkan tidak langsung menggugurkan hak anak untuk bersekolah jika secara geografis rumah mereka memang berada di lingkungan sekolah tersebut. Ke depan, transparansi sejak dini dan fleksibilitas yang bertanggung jawab dinilai menjadi kunci utama suksesnya SPMB yang berkeadilan di Kota Parepare.
