PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Anggota DPRD Kota Parepare dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD), Rudy Najamuddin, menyoroti total anggaran makan dan minum pemerintah daerah yang mencapai Rp7,2 miliar. Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh instansi.
“Jadi sebenarnya Rp7,2 miliar itu adalah akumulasi anggaran makan minum di semua dinas dan instansi, termasuk kelurahan dan kecamatan, yang disatukan di Bagian Umum. Istilahnya satu pintu,” ujar Rudy saat memberikan keterangan pada Ahad (17/05/26).
Rudy menjelaskan, anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi penyambutan tamu daerah. Kegiatan lokal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan seharusnya juga diakomodasi oleh anggaran ini. Namun, dalam pelaksanaannya, ia melihat adanya dilema serta ketidaksesuaian serapan di lapangan.
Sebagai daerah transit, Parepare memang kerap kedatangan tamu yang perlu dijamu, yang turut menguras anggaran. Kendati demikian, Rudy menilai masalah utama bukan pada nominalnya, melainkan pada tata kelola pembagian anggaran ke tingkat bawah.
“Dilemanya karena Parepare ini daerah transit, jadi rata-rata tamu kita jamu. Memang agak besar, cuma pengelolaannya yang harus dievaluasi,” jelasnya.
Ia mencontohkan, seringkali pihak kelurahan atau dinas yang menggelar kegiatan resmi justru tidak mendapatkan kucuran anggaran makan minum dari Bagian Umum dengan berbagai alasan. Akibatnya, lurah atau kepala dinas terpaksa mencari dana talangan sendiri. Menurutnya, hal ini sangat memprihatinkan karena dana taktis kelurahan bukan diperuntukkan bagi konsumsi acara tersebut.
Lebih lanjut, politisi PPP ini juga menyoroti banyaknya Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang tidak terealisasi dengan alasan keterbatasan anggaran, sementara anggaran seremonial seperti makan minum dinilai masih kurang efisien.
Rudy berharap ke depannya Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkot Parepare menjalankan komitmen sesuai hasil pembahasan bersama DPRD. Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk memangkas kegiatan seremonial dan lebih fokus pada pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya berharap pemerintah daerah hilangkan dulu seremonial apa semua. Betul-betul kita fokus kepada pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
