PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare menyatakan keprihatinannya atas laporan masyarakat terkait kelangkaan gas Elpiji 3 kilogram atau yang akrab disapa “gas melon” di wilayah Kota Parepare. Kelangkaan ini dinilai janggal mengingat pemerintah telah memberikan jaminan bahwa pasokan gas subsidi tersebut dalam kondisi aman.
Dalam sebuah wawancara, Ketua Komisi III H. Hamran Hamdani mengungkapkan bahwa pihaknya mencium adanya ketidakberesan dalam rantai distribusi dari tingkat distributor hingga ke agen dan sub-agen.
“Pemerintah sudah mengumumkan bahwa khusus untuk suplai gas 3 kg itu aman. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa langka di tingkat masyarakat? Banyak warga mengeluh, terutama di agen-agen dan sub-agen,” ujarnya.
Menyikapi kondisi ini, Komisi III DPRD Kota Parepare berencana untuk segera melakukan pemantauan langsung ke lapangan atau Operasi Tanggap Sasaran (OTS) dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk mencari tahu penyebab pasti terhambatnya distribusi gas melon tersebut.
“Kami dari Komisi III berencana akan melakukan OTS langsung. Kami akan cari waktu secepatnya. Jika begini terus, kami harus tahu apa alasannya, padahal suplai ke distributor dikabarkan lancar,” tegasnya.
Pihak DPRD juga mengkhawatirkan dampak domino dari kelangkaan ini, yakni lonjakan harga yang akan memberatkan masyarakat kecil. Selain masalah distribusi, muncul pula kekhawatiran mengenai adanya indikasi penyalahgunaan penggunaan gas 3 kg akibat kenaikan harga gas nonsubsidi (5 kg dan 12 kg).
“Kita tahu pasti kalau kebutuhan gas langka, harganya pasti naik. Kami juga perlu mengawasi apakah ada indikasi gas 3 kg ini digunakan (oleh pihak yang tidak berhak) karena pengaruh harga gas lain yang naik,” tambahnya.
Ketua Komisi III menekankan bahwa gas melon kini telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, sehingga pengawasan ketat harus dilakukan agar hak masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga.
