PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Sidang Paripurna pada Selasa (21/04/26) dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota.
Dalam sidang tersebut, Sappe, SH, Wakil Ketua Komisi II sekaligus Juru Bicara Pansus LKPJ, memaparkan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis, khususnya bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sappe mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan wajib memaksimalkan upaya peningkatan realisasi program pengelolaan pendidikan. Hal ini dipicu oleh capaian tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 61,29%.
Selain itu, Pansus meminta adanya strategi percepatan untuk menaikkan capaian program pengelolaan permuseuman yang saat ini berada di angka 67,50%.
“Kami merekomendasikan agar Dinas Pendidikan melakukan reformulasi perencanaan dan pengendalian program agar capaian penunjang urusan pemerintah daerah dapat meningkat,” ujar Sappe saat membacakan laporan pansus.
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah instruksi kepada Dinas Pendidikan, BKD, dan BKPSDM untuk segera merumuskan solusi konkret terkait penyelesaian pembayaran 50% Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2025.
Pansus juga menekankan pentingnya evaluasi agar kelalaian administrasi serupa tidak terulang di masa depan. Terkait hal ini, Sappe mendorong penguatan tim operator data.
“Perlu penerapan mekanisme double check dan sistem pengingat berkala, serta sinkronisasi rutin data Dapodik dengan Kementerian Keuangan untuk mencegah ribuan guru gagal menerima TPG 100% yang bersumber dari APBN,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Pansus memberikan catatan agar pembangunan sarana dan prasarana, khususnya toilet sekolah, dilakukan dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi anggaran. Sappe juga menyoroti rencana renovasi beberapa sekolah yang sempat tertunda di tahun 2025 agar segera diprioritaskan kembali mengingat anggarannya telah tersedia.
Menutup laporannya, Sappe mengingatkan agar seluruh jajaran perangkat daerah tidak membelanjakan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan Perda APBD demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
“Fokus kita adalah mendorong pemerataan kualitas pendidikan, literasi, numerasi, hingga pengembangan digitalisasi pembelajaran bagi anak-anak di Kota Parepare,” pungkasnya.
