PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat bersama Komisi III DPR RI menegaskan sikapnya menolak jika Polri berada di bawah kementerian. Bahkan, ia menyatakan lebih memilih menjadi petani apabila harus menjabat sebagai “Menteri kepolisian”.
Pernyataan Kapolri yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mendapat respons dari kalangan akademisi.
Menanggapi hal tersebut, Prof.Dr.Bakhtiar Tijjang, Rektor Kampus Institut Andi Sapada menilai sikap Kapolri tersebut tidak menjadi persoalan dan justru sejalan dengan konstitusi.
“Wacana terkait dengan penempatan polri di kementerian itu bisa saja menimbulkan kebijakan yang kontroversial, bisa berisiko menimbulkan dualisme komando dan justru dapat menghambat respon cepat negara dalam kondisi darurat yang datang bilamana polri dibawa ke kementerian karena demi kepastian komando itu polri harus tetap berada langsung dibawa presiden.” Jelas Prof. Bakhtiar Tijjang.
Menurut Prof Bakhtiar, Kalau dilihat secara jernih, fungsi kepolisian sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil. Karena itu, Polri harus berada di bawah kontrol langsung otoritas politik tertinggi yang dipilih rakyat, yakni Presiden RI, bukan di bawah menteri sektoral.
Selain itu kata Prof. Dr. Bakhtiar Tijjang, jika Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri, potensi ketidak independenan akan semakin besar karena terkooptasi oleh instrumen kekuasaan administratif.
Dalam penyampaiannya Prof. Dr. Bakhtiar Tijjang mengajak semua pihak untuk mendukung agar Polri tetap berada di bawah Presiden, terutama di tengah tuntutan publik terhadap percepatan reformasi kepolisian. Selain itu, ia juga mengingatkan potensi munculnya dualisme komando apabila Polri berada di bawah kementerian. (Rls)
