PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil ketua Komisi I DPRD kota Parepare Ashari Abdullah mengatakan melalui perda inisiatif DPRD dirinya berharap ada kewajiban semua retail usaha-usaha yang ada di Parepare itu wajib ber NPWP kota Parepare. Hal tersebut di sampaikan Ari Sapaan Akrab Ashari pada Paripurna pendapat akhir fraksi DPRD kota Parepare terhadap 3 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD kota Parepare tahun 2026 terkait perlindungan pengembangan dan penataan pasar rakyat pasar pusat belanja dan toko swalayan, Senin (26/02/26).
“Semua tempat-tempat usaha di parepare yang membuat izin atau berusaha di parepare, Tidak ada pemasukan masuk yang lain, kecuali pembayaran PBG. atau PBB untuk bangunannya. Sekarang, sekiranya bisa dimasukkan salah satu nomenklatur di pasal, bahwa semua semua retail usaha-usaha yang ada di Parepare itu wajib ber NPWP kota Parepare.” Kata Ari.
Menurut Legislator Gelora ini, karena sampai sekarang, semua pelaku usaha NPWP di kantor pusatnya, sehingga tidak ada bagi hasil ke pemerintah daerah.
“Karena sampai sekarang, semua pelaku usaha kita ini gambar NPWP di kantor pusatnya, sehingga tidak ada bagi hasil ke pemerintah daerah. Ini yang menjadi kerumitan berpikir kita semua, leading sektor kita, sekiranya bisa Di PTSP atau Dimana, mewajibkan pelaku usaha untuk ber NPWP kota Parepare, karena ketika pajaknya dibayar itu masuk di kota Parepare tidak ke kantor pusat.” Pinta Ari.
