PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kota Parepare, kini sudah memasuki tahap Coaching Clinic IV sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parepare.
Dukungan Ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Daerah Parepare dinilai penting terutama untuk mendorong pelaksanaan paket kebijakan sanitasi yang disebut Karajae. Karajae adalah akronim dari Kolaborasi untuk mewujudkan capaian implementasi sanitasi.
Pembahasan Dukungan Ketua TAPD, Paket Kebijakan Karajare, dan Coaching Clinic IV berlangsung di ruang rapat Sekda Parepare, Kamis (13/11/25), yang dihadiri langsung Sekda Amarun Agung Hamka, Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun, jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait, para stakeholder di antaranya Pertamina Parepare yang dihadiri oleh Muh Agung Endriyanto selaku Fuel Terminal Manager, perwakilan Bank Sulselbar, hingga Ketua BAZNAS Parepare Irwan Yusuf Caco.
Hadir dari Pemprov Sulawesi Selatan, yakni Bappelitbangda, serta dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian PU Sulsel sekaligus Konsultan Fasilitator PPSP Provinsi Sulsel, Andi Rista Tanrasula beserta jajaran.
Sekda Amarun Agung Hamka dalam kesempatan itu menekankan, saat ini dibutuhkan implementasi yang nyata dari pelaksanaan SSK melalui program PPSP. “Saat ini adalah fase implementasi. Karena kondisi keuangan Parepare, ditambah tahun 2026 terjadi pemotongan TKD sehingga dibutuhkan dukungan mitra BUMN di Parepare,” ujar Hamka, sapaan Sekda.
Hamka mengemukakan, dukungan BUMN nantinya akan menjadi bahan laporan ke pemerintah pusat saat dilakukan evaluasi kepala daerah. “Setiap tahun kepala daerah dievaluasi, saat itu kami akan laporkan bentuk dukungan BUMN di Parepare terhadap program nasional,” ungkap Hamka
