PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Di temui di Ruangannya Rabu (05/11/25) ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir mengatakan, Hak interpelasi ini adalah hak biasa yang melekat pada anggota DPRD, dijamin oleh undang-undang, hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah daerah terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
“Hak biasa yang dituntut untuk memberi penjelasan, sehingga interplasi ini tidak boleh ditafsirkan atau ditarik ke mana-mana, seakan-akan yang dimaksud interplasi itu harus berkelahi anggota DPR, tanda petik berkelahi dengan pemerintah daerah. Cuma hak ini memang jarang kami gunakan, mungkin ada persoalan ini. Sebenarnya, ini memang hak yang diinginkan oleh masyarakat, agar kontrol pemerintah bisa lebih baik lagi. Pemerintah ini dinamika yang bagus.” Kata H. Kaharuddin Kadir.
Lanjut H. Kaharuddin, setelah pimpinan setelah menerima surat pengusul dari orang 5 orang yang bertanda tangan dari fraksi yang berbeda, itu artinya memenuhi syarat untuk diajukan. Selanjutnya di bawa ke rapat pimpinan, bukan cuma rapat pimpinan, DPRD juga mengundang semua anggota DPRD untuk hadir membahas masalah Ini, karena di anggap masalah ini sebenarnya disuarakan oleh 5 orang, tetapi hakikatnya itu adalah kepentingan 25 anggota DPR, ditambah kepentingan masyarakat.
“Diantaranya mempertanyakan masalah Indomaret, pengangkatan dewas, mutasi, pengguna lapangan Andi Makassau, UMKM. Ini hal biasa yang kami, sehingga di rapat itu diputuskan, bahwa interplasi ini dilanjutkan dalam bentuk rapat koordinasi antara DPRD dengan walikota dan menghadirkan wakil walikota, untuk menjelaskan dan itu dilakukan. memang sifatnya, kami minta untuk tertutup, tetapi bukan berarti kita tidak akan mengakses informasi hasilnya keluar di rapat itu, juga diputuskan bahwa saya ditunjuk untuk memberi penjelasan kepada media terkait dengan hasil rapat itu.” Ungkap H. Kaharuddin Kadir.
