JAKARTA, RADIOMESRA. COM.- Dalam upaya memperkuat ekosistem kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program JKN.
Melalui penghargaan bertajuk Satya JKN Award 2025, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi seluruh pekerjanya. Kepatuhan tersebut bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kepedulian dan komitmen badan usaha dalam melindungi kesehatan pekerja serta mendukung keberlangsungan Program JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa (14/10/25), dalam sambutannya mengatakan Sebagai bentuk penghargaan maka BPJS kesehatan menghadirkan yang pertama kali Satya JKN award yang hadir demi memberikan apresiasi kepada badan usaha yang patuh dalam melindungi pekerjaannya melalui program JKN.
“Penghargaan ini tentunya, menjadi simbol pengakuan atas komitmen dalam pendaftaran pelaporan, serta kepatuhan iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Satya berasal dari bahasa Sansekerta, yang menekankan nilai satya yaitu kejujuran, ketulusan badan usaha dalam menjalankan kewajibannya pada program JKN. Di Perlukan upaya baik kita bersama dalam menjalankan dan menjaga program JKN yang berbasis pada nilai gotong royong. Insya Allah kepatuhan badan usaha muncul dari dalam hati, timbul dari rasa kecintaan dimana pekerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah organisasi badan usaha.” Kata Gufron.
Lanjut Gufron, program JKN dapat terus hadir menjamin kesehatan bangsa dan negara. Adanya kepatuhan yang timbul bukan karena paksaan namun karena kesadaran bahwa kebenaran dan ketulusan akan membawa perlindungan yang nyata bagi pekerja dan keluarganya untuk itu sebagai upaya dari seluruh pihak.
“Maka, kami ingin memberikan apresiasi kepada badan usaha yang telah memberikan kontribusi optimal, khususnya melalui partisipasi dalam program donasi dan skema sharing iuran bersama pemerintah daerah. Langkah ini, bukan hanya menjaga hak pekerjanya, tetapi juga memperkuat ekosistem jaminan sosial kesehatan dengan membantu masyarakat lain memperoleh perlindungan JKN, sehingga juga mendukung upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.’ ungkap Gufron
Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan juga melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga, guna memastikan objektivitas dan transparansi. Terdapat beberapa indikator pada penilaian yang dilakukan yaitu: Kepatuhan pendaftaran pekerja, Pelaporan upah, Pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU) serta Kontribusi dalam program donasi.
