PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Lewat Program Obras Kamis (23/01/25) Anggota Komisi II DPRD kota Parepare yang juga juru Bicara PKS Sappe mengatakan, pada saat pendaftaran itu masyarakat tidak diberi kesempatan untuk memilih fasilitas tingkat pertamanya tetapi jika BPJS-nya ini sudah aktif maka boleh dipindahkan faskes tingkat pertamanya.
“Jadi, kalau menyatakan bahwa dipaksakan tidak, malah kami menyampaikan bahwa seharusnya tipe C, ada yang dimiliki pemerintah. ini karena kebanyakan masyarakat kita dibayarkan menggunakan APBD. Sementara kalau yang lama itu rujukannya harus ke tipe C, tapi informasi yang saya terima terakhir sudah bisa langsung ke tipe B. Tidak ada unsur paksaan, bahwa kami memaksa masyarakat untuk faskes tingkat pertamanya ada di puskesmas. Karena memang proses pendaftaran ini ketika pemerintah kota melalui dinas kesehatan mengaktifkan maka langsung faskes tingkat pertamanya itu di Puskesmas.” Kata Sappe.
Lanjut Sappe, Tetapi jika BPJS pemerintah sudah aktif, maka bisa dia minta faskes tingkat pertama kemana, apakah ke dokter umum yang sudah bekerja sama dengan BPJS, bahwa pemerintah tidak lagi mempunyai hubungan dengan faskes tingkat pertama. Pemerintah hanya mempunyai kewenangan untuk membayarkan BPJS masyarakat.
“Tapi tergantung masyarakat, dia mau pilih fasilitas pertamanya di mana. Boleh dipindahkan berurusan dengan kantor BPJS, yang penting tanggung jawab dan kewenangan pemerintah itu membayarkan BPJS-nya masyarakat. Jadi kami juga anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat di komisi 2 kebetulan mitra kerjanya dinas kesehatan dan BPJS itu tidak memaksakan bahwa masyarakat yang dibayarkan melalui uang daerah APBD harus faskel tingkat pertamanya.” Ungkap Sappe
