PAREPARE — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, bersama Forum Komunitas Hijau (FKH) Parepare, bekerjasama dengan Pilar Nusantara (Pinus) Sulawesi Selatan-The Asia Foundation (TAF) kembali menggelar diskusi rutin tematik.
Kali ini melalui program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola (Setapak 4), diskusi membahas tentang memperbaiki kebijakan anggaran untuk perlindungan lingkungan yang responsif gender.
Diskusi berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Parepare, Senin, (29/07/24), dibuka resmi oleh Sekretaris Bappeda Dede Alamsyah Wakkang mewakili Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi Kadek Sroningsih.
Ketua FKH Parepare, H Bakhtiar Syarifuddin (HBS) hadir bersama jajaran FKH. Kemudian hadir Direktur Pinus Sulsel Syamsuddin Awing dan mitra dari YLP2EM Muslimin A Latif.
Dede Alamsyah Wakkang dalam kesempatan itu menekankan, Pemkot Parepare komitmen mendukung kebijakan anggaran untuk perlindungan lingkungan yang responsif gender.
“Pastinya Pemerintah Kota akan terus mendukung upaya perlindungan lingkungan ini. Karena dampak dari Alake atau alokasi anggaran kelurahan berbasis ekologi sudah tampak pada ruang terbuka hijau dan pengelolaan persampahan di setiap Kelurahan,” kata Dede.
Sementara Syamsuddin Awing dalam pemaparannya, mengungkapkan, bahwa program Setapak 4 ini (sebelumnya sudah selesai Setapak 3), adalah untuk membantu daerah dalam menyusun formula kinerja lingkungan hidup.
Dia mengemukakan, variabel pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai Perwali Nomor 26 Tahun 2022 tentang Besaran Pagu Indikatif Wilayah Kota Parepare, pada kinerja pengelolaan sampah yakni ketersediaan bank sampah, pengelolaan sampah oleh komunitas, perempuan dalam melakukan pengelolaan sampah, serta sarana dan prasarana persampahan di Kelurahan.
