PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Senin (17/07/23) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Parepare akan membahas pertanggungjawaban APBD untuk tahun 2022. Hal tersebut di sampaikan Wakil Ketua II DPRD kota Parepare M. Rahmat Sjamsu Alam lewat Program Obras Senin (17/07/23)
“Hari ini DPRD akan melakukan pembahasan terkait pertanggungjawaban APBD. Dalam pertanggungjawaban APBD 2022, Hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan undang-undang paling lama 6 bulan pemerintah daerah menyerahkan ke DPRD untuk dibahas. Hari ini kita lakukan pembahasan, sebelum pembahasan tentu kita lebih dahulu melakukan pencermatan pencermatan, terkait dengan dokumen yang diserahkan oleh pemerintah daerah ke DPRD. Di mana dalam dokumen itu menyajikan beberapa dokumen terkait neraca, kemudaian realisasi anggaran SKPD dan secara keseluruhan arus kas mulai Januari sampai Desember, keluar masuknya juga uang disajikan.” Kata Rahmat.
Legislatif dari dapil ujung ini lanjut menjelaskan, data yang di dapatkan dari pendapatan pemerintah daerah target 1 triliun itu terealisasi 906 miliar lebih.
“Perhitungan utang, sudah ada bayangan utang pemerintah daerah per 31 desember yang sudah tercatat belum dibayar ada lanjutan pekerjaan yang belum dibayar. Jadi total dari 31 Desember yang sudah tercatat sebagai 11 miliar 833 juta. Hutang setelah 31 Desember atau lanjutan pekerjaan lanjutan sebesar 29 miliar 126 juta. Total keseluruhan utang pemerintah daerah yaitu 40 miliar 949 juta ini hampir sama yang saya sampaikan pada bulan 2 dan bulan 3 bahwa utang Pemerintah Daerah itu sekitar antara 40 sampai 50 miliar.” ungkap Rahmat.
Berdasarkan data tersebut Anggara 2022 punya Silpa sebesar 17 miliar.
“Silpa ini digunakan pada tahun ini sebesar 17 miliar 140 juta. Terkait utang-utang ini, memang biasanya pemerintah daerah seluruh Indonesia itu belum membayarkan utang sebelum audit BPK. Setelah ada audit BPK maka utang sudah kelihatan ketahuan nilainya. Informasi yang saya dapatkan utang ini sementara di review di inspektorat.” Jelas Rahmat.
