PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Bappeda Kota Parepare mengelar rapat koordinasi terkait dengan ditetapkannya beberapa daerah penerima DAK tematik pengentasan pemukiman terpadu atau disebut DAK integrasi. Hal tersebut diungkapkan Sekertaris Bappeda Zulkarnaen Nasrun pada tim liputan Jelajah kota radio mesra Ahad (12/06/22).
“Kami melakukan rapat koordinasi terkait dengan ditetapkannya beberapa daerah penerima DAK tematik pengentasan pemukiman terpadu atau disebut DAK integrasi, untuk dilaksanakan di tahun 2023. Penetapan lokasi prioritas ini oleh kementerian perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) RI beberapa daerah yang menerima DAK integrasi. Ini merupakan sponsor dari Bappenas kerja sama dengan kementerian PUPR dan kementerian ATR BPN. Selanjutnya dikuatkan dengan kementerian dalam negeri hal ini disampaikan kepada seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan melengkapi syarat tertentu.” Urai Zulkarnaen.
Lanjut Zulkarnaen, Parepare sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah yang menjadi calon penerima DAK integrasi tahun 2023 dari seluruh kabupaten kota sudah terseleksi menjadi 29. Parepare masuk 29 besar dan penerima DAK integrasi ini yang dimaksud adalah untuk pembangunan pemukiman kumuh di kota Parepare diharapkan nantinya dak integrasi ini akan menjadi acuan rencana pembangunan kumuh dan pengembangan program kegiatan penanggulangan kumuh di kelurahan lumpue.
“Untuk kelurahan lumpue yang kami usulkan dari 3 RW itu hasil diskusi dengan pihak Bappenas dan kementerian terpilihlah 2 RW, yaitu RW 2 dan 7. Di dalam penanganan nantinya akan dibagi beberapa bidang pekerjaan yang terdiri, dari sanitasi, air bersih, jalan termasuk dengan persampahan, air limbah dan sebagainya. Dalam waktu dekat kita akan melengkapi semua berkas berkas yang di harus dipersiapkan oleh pemerintah Parepare. Bulan Juli ini batas waktu penyampaian tanggal 20 dan akan kembali kita bertemu dengan kementerian di tangga 5 dan 6. Disitu adalah penilaian akhir mudah mudahan ditetapkan bisa menyiapkan semua bahannya. Mudah- mudahan pemda parepare khusus nya SKPD terkait dengan semua kriteria yang sudah ditetapkan bisa menyiapkan semua bahannya mudahan kita dapat menerima dak integrasi ini tidak semua daerah hanya 29 daerah yang mendapat prioritas di seluruh Indonesia.” Terang Zulkarnaen
