PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Drs. Arifuddin Idris membantah jika Guru merupakan kelompok yang gampang di mobilisasi dalam politik praktis pada pemilu. Hal tersebut di katakannya saat hadir pada dialog pendidikan yang dilaksanakan LSM Lapekom yang mengambil tema “Mengkritisi Pelibatan Guru dalam Politik Praktis” pada rabu (05/01/22) pukul 20.00 wita di Cafe Alya Jl. Mattirotasi.
“Ini adalah warning bagi teman-teman guru. karena dipersoalkan judul langsung Saya menjastis bahkan ada kata-kata bahwa guru begitu gampang dimobilisasi. Ini harus dikaji. saya melihat bahwa judul ini terlalu universal karena setiap daerah punya khastistik saya guru dari Sidrap. nuansa yang saya cerna guru Sidrap dan Parepare berbeda. sekarang guru ada dalam sistem pemerintahan ASN.” Kata Arifuddin.
Menurut mantan sekertaris disbud tersebut, fakta kalau di parpare ini dijadikan judul sangat naif faktanya bukan asumsi tidak ada satupun pada Pilkada lalu guru diperiksa apa lagi diproses.
“itu fakta terlepas bahwa ada dugaan itu tidak selesai. apakah judul ini bisa dibahas saya pikir begitu ini adalah untuk mencoba warning bagi teman-teman guru untuk tidak melakukan politik praktis. Kita ini berada dalam sistem pemerintahan yang notabene bisa saja terjebak dalam sistem kebijakan. Perlu diketahui Parepare ini sempit. Kalau ada sanksi bagi guru yang tidak mau mengikuti kebijakan sistem apa kira-kira bentuk hukumannya, tidak mungkin dihentikan jadi guru karena ada proses pemberhentian guru jelas aturannya. tapi kalau alasan penyegaran lalu dipindahkan Parepare ini sempit beda dengan Sidrap jadi Parepare tidak berlaku intimidasi.” Jelas Arifuddin
Tambah Arifuddin, Jika ada pelanggaran tidak usah khawatir Bawaslu akan mrlakukan tindakan
