PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala KPP Pratama Parepare, Basuki Purnama, memberikan penjelasan penting terkait status perpajakan atas harta warisan yang diterima oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa penerimaan harta warisan, baik berupa tanah, bangunan, maupun uang, pada prinsipnya tidak terutang pajak dan bukan merupakan objek pajak.
Kendati demikian, Basuki mengimbau agar harta warisan tersebut tetap harus dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa wajib pajak yang bersangkutan memang memiliki aset tersebut di sisi perpajakan.
Sebagai contoh, jika pada tahun sebelumnya wajib pajak belum memiliki tanah warisan, kemudian memperoleh hak waris pada tahun 2026, maka harta tersebut wajib dilaporkan pada SPT tahun pajak berikutnya.
“Tapi dilaporannya tidak akan menambah pajaknya, iya karena dia memang bukan objek pajak. Silakan diberikan keterangan bahwa ini tanah waris, insyaallah tidak masalah,” jelas Basuki.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pelaporan ini akan semakin jelas jika didukung dengan dokumen pengalihan waris, salah satunya adalah Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak khusus untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Warga dapat mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk memintakan SKB tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya.




















