PAREPARE , RADIOMESRA..COM— Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Ketapang tengah mengevaluasi sistem dan mekanisme pelaksanaan program pangan murah guna mengantisipasi potensi kebocoran dan pembelian ganda oleh keluarga yang sama.
Kepala Dinas PKP Ketapang, Budi Rusdi, mengungkapkan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terhadap temuan di lapangan, di mana satu keluarga kerap datang berkali-kali—mulai dari anak, bapak, hingga ibu untuk membeli beras di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
“Yang dikhawatirkan oleh Ibu Pinca terkait masalah kebocoran-kebocoran itu, nanti kita coba meramu bagaimana sistem dan mekanisme, khususnya pada saat kegiatan-kegiatan pangan murah, sehingga nanti yang membeli itu tidak berulang dalam satu keluarga,” ujar Budi Rusdi saat dikonfirmasi belum lama ini.
Sebagai solusi pengawasan, Dinas PKP berencana menerapkan sistem berbasis kartu keluarga (KK) yang diintegrasikan dengan pembagian kupon khusus setiap KK. Nantinya, warga dapat menukarkan kupon tersebut saat melakukan pembelian, atau menerapkan mekanisme pengawasan ketat lainnya agar sasaran kegiatan seperti pangan murah, kedai inflasi, dan pasar tani dapat berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran.
Menanggapi potensi adanya “pencari GPM” (Gerakan Pangan Murah) dari luar wilayah kelurahan setempat, Budi menjelaskan bahwa verifikasi awal tetap akan melalui data KK, namun proses penukaran dan pembelian dikendalikan melalui kupon.
“Artinya nanti pada saat verifikasinya mungkin bisa melalui KK, tapi pada saat pembeliannya bukan KK-nya yang dibawa, tapi dari KK itu kita tukarkan dengan kupon,” tambahnya.
Budi memastikan bahwa program GPM di Kabupaten Ketapang akan terus dilanjutkan ke depannya sebagai salah satu upaya nyata pemerintah dalam mendukung penanggulangan inflasi daerah.
