PAREPARE, RADIOMESRA . COM – Aparat Penegak Hukum (APH) Kota Parepare yang terdiri dari pihak kepolisian dan kejaksaan memberikan perhatian serius terhadap kelancaran penyaluran Cadangan Bantuan Pangan (CBP) beras. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi penyaluran bantuan pangan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Rabu (11/12/26).
Wakapolres Parepare, Kompol Saharuddin, dalam arahannya mengingatkan seluruh jajaran di tingkat kecamatan dan kelurahan agar patuh terhadap aturan administratif dan cermat mengawal data penerima manfaat. Menurutnya, pihak kepolisian bersama jajaran penegak hukum siap mendampingi dan menjadi konsultan teknis guna mengantisipasi permasalahan hukum di lapangan.
“Kalau mau cari amannya ya ikuti aturan saja dulu. Terkait masalah kegiatan, bukan Bulog yang harus menjawab ini, karena Bulog itu dalam hal pembagian dia hanya berapa data yang masuk, itu yang dibagikan,” tegas Kompol Saharuddin.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare, Dr. Darfiah, S.H., M.H., menyoroti potensi kendala di lapangan, baik dari sisi penerima, proses distribusi, hingga kualitas bantuan. Mengingat tenggat waktu penyaluran yang sangat singkat, ia meminta agar dibentuk grup koordinasi serta mengedepankan validasi data yang akurat.
“Memang permasalahan penyaluran PBP ini mungkin akan ada permasalahan di lapangan, baik itu penerima, maupun penyaluran, maupun kualitas kalau saya bilang. Tadi setelah diskusi kita bisa melihat bahwa satu, memang harus komunikasi itu perlu, Bu. Memang harus ada grup yang harus dibentuk biar permasalahan cepat terselesaikan,” ujar Kajari Dr. Darfiah.
Kajari juga menambahkan agar petugas mengedepankan pendekatan humanis serta transparan dengan memasang papan kriteria penerima di setiap kelurahan agar masyarakat dapat memahami ketentuan yang berlaku.
