PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 pada Kamis (15/10/26). Forum ini mengusung tema “Sinergi Data dan Pelayanan untuk Pelayanan Pajak yang Terintegrasi” sebagai upaya meningkatkan kualitas dan transparansi layanan perpajakan di wilayah Parepare dan sekitarnya.
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi pemerintah daerah seperti Disdukcapil dan Diskominfo, perwakilan akademisi, profesi notaris, hingga media massa ini dibuka langsung oleh Kepala KPP Pratama Parepare, Basuki Purnama.
Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Parepare, Basuki Purnama, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban formalitas instansi, melainkan sarana penting untuk melakukan koreksi dan evaluasi diri terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.
“KPP Pratama Parepare memandang forum konsultasi publik ini bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan wadah bagi kami untuk melakukan koreksi diri. Masukan dan masukan (feedback) dari Bapak dan Ibu sekalian sangat penting agar kami bisa terus melakukan perbaikan pelayanan ke depan,” ujar Basuki Purnama dalam sambutannya.
Basuki memaparkan, salah satu fokus utama pembenahan pelayanan saat ini adalah modernisasi dan perbaikan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax. Pembenahan khususnya dilakukan dari sisi pendaftaran wajib pajak, baik untuk kategori orang pribadi maupun badan.
Untuk mendukung hal tersebut, KPP Pratama Parepare terus memperkuat integrasi dan sinkronisasi data perpajakan dengan berbagai pihak terkait, seperti data Administrasi Hukum Umum (AHU), Disdukcapil, hingga data perizinan daerah.
“Ada data-data yang perlu kami sinkronkan, mulai dari data AHU, Disdukcapil, hingga perizinan. Sinkronisasi ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan pajak yang transparan, akurat, dan terintegrasi,” jelasnya.
Melalui forum ini, Basuki berharap para pemangku kepentingan (stakeholders) yang hadir dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih baik.
