PAREPARE, RADIOMESRA. COM— Keluhan terkait kondisi hunian yang tidak layak disampaikan oleh Handayani, seorang warga Kelurahan Lompoe, Kota Parepare, dalam program obrolan masyarakat (Obras), Selasa (22/09/26). Handayani mengadukan kondisi tempat tinggalnya yang mengalami kebocoran di bagian atap dan membutuhkan perhatian perbaikan.
Dalam penyampaiannya, Handayani berharap bisa mendapatkan bantuan perbaikan atap rumahnya yang bocor. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi membuatnya kesulitan untuk melakukan perbaikan secara mandiri.
Menanggapi aduan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare yang juga kader Partai Gerindra, Dr. H. Kamaluddin Kadir, memberikan penjelasan terkait prosedur penerimaan bantuan bedah rumah. Ia menerangkan bahwa program perbaikan rumah memiliki regulasi dan kriteria teknis yang diatur oleh Kementerian Perumahan Rakyat/PKP.
“Untuk bantuan rumah ada persyaratan yang diatur, seperti kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta kepemilikan dan kejelasan alas hak atas tanah dan bangunan,” jelas Kamaluddin.
Lebih lanjut, Kamaluddin menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk membantu memfasilitasi usulan warga kurang mampu agar dapat diverifikasi oleh tim koordinator kementerian.
“Jika warga ingin mengusulkan, silakan bawa berkas dan syarat-syaratnya. Nanti kita bantu fasilitasi dan usulkan ke koordinator wilayah untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
