PAREPARE, RADIOMESRA.COM — Wacana restrukturisasi sekolah yang dicanangkan oleh Wali Kota Parepare terus bergulir. Kebijakan penataan dan penggabungan sekolah tersebut dinilai mampu menjadi langkah strategis dalam mendorong efisiensi anggaran daerah sekaligus menyelesaikan masalah ketimpangan fasilitas sekolah dan pemenuhan jam mengajar guru.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) sekaligus Ketua LSM Lapekom, Dr. Zaid Zainal, dalam program Ruang Bincang Spesial Pendidikan yang dipandu oleh host Sahran Himamaru di Radio Mesra, Sabtu (15/06/26).
Dr. Zaid Zainal menjelaskan, kajian awal yang dilakukannya tetap mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) serta kriteria Calon Kepala Sekolah (CKS) terbaru. Meskipun kajiannya masih perlu diperdalam sesuai arahan Ketua DPRD, dampak positif restrukturisasi sudah terlihat sangat jelas dari sisi anggaran operasional.
“Kalau restrukturisasi itu dilakukan, efisiensi anggaran pasti terjadi. Pos anggaran untuk kepala sekolah bisa dipangkas signifikan, misalnya dari yang sebelumnya membiayai 30 kepala sekolah, kini tersisa 15 kepala sekolah saja,” ujar Dr. Zaid.
Selain efisiensi anggaran, kebijakan ini juga dinilai mampu mengatasi dampak psikososial bagi guru dan siswa akibat diskriminasi ketimpangan jumlah murid antar-sekolah yang berdekatan. Tak hanya itu, restrukturisasi menjadi jawaban atas pemanfaatan aset Pemda yang belum merata.
“Ada sekolah yang kekurangan siswa hingga ruangannya tidak terpakai. Sementara di tempat lain, ada sekolah yang terpaksa memakai ruangan musala karena kekurangan kelas. Ini kan masalah pemanfaatan aset,” jelasnya.
Langkah ini, lanjut Dr. Zaid, juga menjadi jaring penyelamat bagi para guru yang kerap kesulitan memenuhi syarat jam mengajar akibat minimnya jumlah siswa di sekolah.
“Banyak guru terancam tidak bisa menerima tunjangan sertifikasi karena jam mengajar mereka tidak terpenuhi akibat sekolah kekurangan siswa. Restrukturisasi ini hadir untuk menyelamatkan teman-teman guru,” pungkasnya.
