PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komitmen Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD Kota Parepare dalam menjamin kesejahteraan sektor pendidikan terus diwujudkan. Pada tahun anggaran 2026, program bantuan seragam sekolah gratis dipastikan tidak hanya menyasar jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, melainkan juga siswa tingkat SMA/sederajat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, S.H., saat menghadiri agenda silaturahmi warga bertajuk Ngopi Berjamaah (Ngobrol Perkara Iman bersama Berjamaah Masjid) di halaman Masjid Raya Parepare, Jumat (24/07/26).
Sappe menyampaikan bahwa Komisi II yang membidangi sosial, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan, bertindak sebagai penyambung lidah masyarakat untuk mengawal setiap kebijakan strategis Pemkot Parepare di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Tasmin Hamid.
Terkait adanya keraguan mengenai kewenangan penganggaran seragam untuk jenjang SMA mengingat pengelolaan SMA berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017—politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Bacukiki Barat ini menegaskan bahwa langkah Pemkot Parepare memiliki dasar hukum yang sah.
*”Bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Jawabannya: boleh. Ada regulasi yang mengatur, apakah berbentuk dana hibah ataupun bantuan sosial. Pemerintah daerah bersama DPRD Kota Parepare telah menyepakati anggaran tersebut,”* ujar Sappe di hadapan para warga dan jamaah.
Kendati demikian, Sappe menerangkan terdapat skema penerimaan yang berbeda antara tingkat pendidikan dasar dan menengah atas. Bagi siswa baru jenjang TK, PAUD, SD, hingga SMP negeri, seragam gratis diberikan secara menyeluruh tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Sedangkan untuk jenjang SMA, bantuan difokuskan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan.
*”Untuk seragam SMA gratis, pembagiannya berbasis data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), khusus untuk masyarakat di tingkat desil 1 sampai 4. Jadi tidak semua siswa SMA dapat, tetapi khusus bagi warga kurang mampu,”* jelasnya.
Untuk sekolah swasta dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), Sappe menambahkan bahwa penyalurannya akan dilakukan apabila terdapat sisa kuota setelah pembagian di sekolah-sekolah negeri selesai dilaksanakan.
Dalam kesempatan yang sama, Sappe menginformasikan bahwa distribusi fisik seragam berupa baju, tas, hingga sepatu telah mulai berjalan serentak sejak Jumat pagi oleh pihak penyedia dengan didampingi Dinas Pendidikan Kota Parepare.
Menanggapi keluhan masyarakat pada tahun 2025 lalu terkait kualitas barang, Sappe memastikan bahwa seragam dan kelengkapan tahun 2026 ini telah memenuhi kualifikasi dan spesifikasi yang ditentukan.
*”Alhamdulillah untuk tahun ini, mulai dari sepatu, tas, hingga pakaian seragam, itu sudah sesuai dengan spek yang kita inginkan berdasarkan sampel yang diperlihatkan kepada kami. Namun, jika nanti masih ada orang tua siswa yang merasa belum sesuai, kami di DPRD sangat terbuka menerima setiap keluhan dan aspirasi,” pungkas Sappe, seraya mengingatkan warga untuk tetap memperhatikan keaktifan kartu BPJS Kesehatan Gratis program Pemkot
