PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare mendesak pemerintah kota setempat untuk segera meninjau ulang dan melakukan revisi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 33 dan Perwali Nomor 28 tentang tata cara pemilihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, saat berbicara dalam program interaktif ‘Obras’ di Radio Mesra, Selasa (26/05/26). Desakan ini mencuat setelah pihak Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna merespons aspirasi dari salah satu bakal calon LPMK yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi di tingkat kecamatan.
“Dari hasil RDP kemarin, kami mendapatkan banyak masukan dan melihat langsung bahwa implementasi Perwali tersebut di lapangan masih menyisakan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami dari Komisi I sudah menyampaikan langsung kepada jajaran pemerintah daerah—yang saat itu dihadiri oleh Asisten I, Bagian Hukum, dan Kabag Pemerintahan—agar segera melakukan revisi perbaikan,” ujar H. Kamaluddin.
Politisi senior ini menyayangkan sikap jajaran pemerintah kota yang tidak kunjung menerbitkan petunjuk teknis (juknis) tertulis sejak awal regulasi tersebut dirancang. Ketiadaan juknis ini dinilai memicu kebingungan dan masalah teknis di lapangan, seperti mekanisme penyelesaian perolehan suara seri hingga tata cara penanganan fenomena calon tunggal atau kotak kosong.
“Kami sudah mengingatkan pemerintah daerah sejak awal pembahasan agar dibuatkan rujukan operasional berupa petunjuk teknis, tetapi sayangnya hal itu tidak direalisasikan,” tambahnya.
Meski demikian, Kamaluddin berharap agar jajaran eksekutif tidak antikritik. Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan dari DPRD maupun masyarakat umum harus dipandang sebagai suplemen positif dalam ilmu pemerintahan demi melahirkan regulasi yang lebih matang ke depan.
