PAREPARE, RADIESTA. COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, menggelar di Gedung Aisyah pada Jumat (15/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, politisi dari Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) Soreang ini menyerap berbagai aspirasi warga, mulai dari persoalan bantuan sosial panti asuhan hingga kualitas bantuan pendidikan dari pemerintah daerah.
Ir. H. Kaharuddin mengungkapkan, salah satu keluhan yang cukup mencolok datang dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 Parepare. Pihak sekolah mengeluhkan adanya bantuan sepatu dan seragam yang menumpuk karena tidak dapat digunakan oleh para siswa.
“Tadi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 menyampaikan bahwa ada bantuan sepatu sampai tiga karung lebih yang tidak digunakan siswa karena ukurannya tidak cocok. Begitu juga dengan baju olahraga dan baju batik seragam,” ujar Kaharuddin usai kegiatan reses.
Menurutnya, masalah ketidaksesuaian ukuran ini sangat disayangkan. Seragam sekolah bukan sekadar pakaian biasa, melainkan bagian dari identitas sekolah siswa yang bersangkutan.
“Pakaian itu bagian dari identitas murid terhadap sekolahnya. Kalau bercampur, kita bisa bingung ini siswa dari mana. Jadi saya kira ini yang perlu diperbaiki oleh pemerintah agar keluhan seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator senior ini menyarankan agar dalam penyaluran bantuan ke depan, pemerintah daerah melakukan pendekatan pengukuran terlebih dahulu (by size) agar bantuan tepat guna. Alternatif lainnya, pemerintah dapat memberdayakan pelaku usaha konveksi lokal yang ada di Kota Parepare, seperti di wilayah Soreang.
“Di Parepare ini kita punya konveksi lokal yang kualitasnya bagus dan berpengalaman membuat pakaian sekolah, seperti usaha menjahit Nurdin Tailor di Soreang atau Haji Salipu di Masra. Selama ini tidak ada keluhan kalau lewat mereka. Kenapa tidak dipetakan ke sana saja?” cetus Kaharuddin.
Selain masalah seragam, Kaharuddin juga menyoroti masalah tas bantuan yang dinilai kurang diminati anak-anak karena faktor kualitas, serta keluhan dari Panti Asuhan Abadi milik Aisyah Muhammadiyah yang kini tidak lagi menerima dana hibah dari pemerintah.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dan kritikan dari masyarakat ini akan diperjuangkan dan menjadi bahan evaluasi serius dalam rapat anggaran DPRD bersama pemerintah daerah.
“Tahun ini dalam penganggaran dan penyaluran bantuan seragam, sepatu, hingga tas, harus diperbaiki kualitasnya. Jangan sampai anggaran kita sia-sia. Uang negara keluar, tapi tidak membawa manfaat dan tidak mencapai tujuan filosofis dari bantuan itu sendiri,” pungkasnya.
