PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pimpinan DPRD kota Parepare Periode 2019-2024 M. Rahman Sjamsu Alam Lewat Ruang Bincang Politik pada Sabtu (17/02/26) mengatakan Pejabat yang mundur dalam sebuah pemerintahan adalah Hal yang sering terjadi, bukan saja di level nasional, bahkan di provinsi Sulawesi Selatan pun juga, itu di dengar.
“Kita bisa dengar di provinsi di beberapa daerah tetangga juga mengalami hal yang sama. Jadi tentu kita bertanya apa yang menyebabkan, sedangkan kalau kita melihat bahwa tradisi kita orang mau menduduki jabatan lebih tinggi, atau mempertahankan satu jabatan. Fenomena ini sebetulnya boleh juga dikatakan bernuansa politik, bisa juga dikatakan efek pilkada dan sebagainya. Karena proses saya mengamatinya fenomena mundurnya pejabat ini biasanya di awal-awal masa jabatan kepala daerah. Itu kejadiannya di situ, di tahun kedua ketiga itu kita jarang lagi mendengar adanya kepala dinas pejabat melakukan pengunduran diri. ” Kata Rahmat.
Sentara Pakar Hukum tata negara yang juga Akademisi IAIN Parepare Rusdianto Sudirman mengatakan, yang namanya jabatan itu bersifat tetap, Pemangku jabatannya yang silih berganti.
“Sekarang yang kita diskusikan pada pagi hari ini adalah fenomena mundurnya, kenapa mesti mundur, kalau kita melihat mekanisme, mekanisme pemberhentian pejabat daerah, selama ini menurut perundang-undangan, sebenarnya kalau mereka berhenti, biar biasanya karena alasan rekruterisasi biasa kita dengar, istilah mutasi, rotasi, dan sebagainya. Itu murni kewenangan pemerintah daerah. Karena di bingkai juga dengan peraturan teknis yang ketat. Saya curiga sebenarnya dari kemarin meroptasi. Cuman terkendala perspektif hukum sehingga muncullah beberapa ada istilah intimidasi, karena sudah tidak sabar orang ini menjabat, tapi prakteknya terlambat keluar dari kementerian Dalam negeri itu biasanya itu hampir seluruh daerah mengalami.” Kata Rusdi.
