PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Lewat Program Ruang Bincang Jumat (05/12/25) yang membahas Penerapan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) Terkait APBD 2026, Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir mengatakan kota Parepare akan mengalami rugi besar karena program program yang dulu di rancang untuk tahun anggaran 2026 tidak bisa di laksanakan, Pemerintah hanya boleh menjalankan program yang hanya mendesak saja.
“Kalau perkada, tidak ada boleh program yang jalan, kecuali yang mendesak. Seperti pengadaan obat, yang wajib-wajib saja jalan, pengadaan obat, gaji dan lain-lain itu jalan. Tetapi ketika kegiatan lain, musrenbang pun tidak bisa jalan. Jadi lumpuh ini kiamat kecil ini. Kebetulan pengadaan yang tidak bisa ditunda pengadaan obat itu rumah sakit, gaji dan lain lain. kegiatan-kegiatan belanja modal itu tidak bisa jalan, bahkan musrembang itu sangsinya bisa macet.” Kata H. Kaharudfin.
Menurut Politisi Golkar Ini, sebenarnya yang menggebu-gebu tentang perkada itu pemerintah daerah, buktinya DPR kota Parepare membahas sampai mereka mengundang walikota tapi tidak hadir.
“Kami sudah serahkan ke gubernur, walaupun memang di dalam aturan dalam perundang-undangan, bahwa pengesahan yang secara sepihak, karena cuma DPR yang hadir itu dianggap tidak sah. Saya kira paham, tapi saya harus tanda tangan untuk memperlihatkan, bahwa DPRD ini tidak butuh, karena ini kepentingan masyarakat. Persoalan belakangan pak wali bisa tanda tangan di kantor gubernur itu termasuk salah satu pertimbangan, Karena kalau saya tidak tanda tangan semua jalan buntu.” Jelas H. Kaharuddin Kadir.
