PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi I DPRD kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir di temui di ruang komisi I DPRD kota Parepare Rabu (01/10/25) mengatakan Terkait dengan pansus revisi kelembagaan organisasi perangkat daerah kemarin, oleh badan musyawarah menetapkan jadwal untuk penyampaian pandangan fraksi di DPRD.
“Setelah pandangan fraksi dilanjutkan dengan jawaban Walikota, yang disampaikan oleh Bapak sekda. Salah satu tujuan daripada pelaksanaan revisi, dalam rangka efesiensi. Jadi efesiensi yang kita maksudkan, bukan cuma pada kegiatan-kegiatan, tapi kita upayakan agar supaya efisiensi juga di organisasi perangkat daerah, salah satu tujuannya yang pertama, dengan adanya revisi kita berharap agar supaya jumlah beban belanja pegawai yang ada di pemerintah daerah bisa kita kurangi.” Kata Dr. Kamaluddin.
Lanjutnya, perkiraan dari total revisi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada bapemPerda pada saat pembahasan bapemperda bisa mengefisiensi anggaran sampai dengan 13 miliar. Selain itu, juga berharap dari pelaksanaan revisi rancangan kelembagaan organisasi perangkat daerah, juga sudah memasukkan beberapa saran, agar supaya di tindaklanjuti juga dengan melakukan moratorium.
“Artinya pengghentian penerimaan pegawai dari luar kota Parepare. Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Usulan Pemerintah Daerah yang masuk ke pansus, itu ada 14 dinas, kemudian 5 badan, dan 9 bagian di sekretariat daerah. Jadi ada total 28 SKPD Organisai Perangkat Daerah. Tapi terkait dengan jumlah ini, juga nanti akan kita cermati lagi di pansus, apakah Memang nanti 28 ini sudah cocok, sesuai dengan rumpun, dan indikator nilai, sehingga dibentuk oleh pemerintah daerah. Kalau menurut nanti catatan pansus kembali ingin merampingkan lagi lebih ramping, mungkin bisa saja berubah bukan 28, bisa jadi mungkin 26 atau 25. Tidak ada target kita, cuma bagaimana caranya, agar supaya jadinya yang serumpun kita bisa gabung kita bisa rampingkan dalam rangka efisiensi.” Jelas Dr. H. Kamaluddin.
